BATULICIN – Dalam menentukan arah pembangunan daerah kedepan, perlu adanya sebuah perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik tersebut harus berorientasi kepada efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, H. Rooswandi Salem saat membuka Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Daerah dan sosialisasi Pelaksanaan APBD TA 2019 yang diikuti Satuan Kerja Perangkat Daerah, Selasa (08/01).
Dikatakannya, dalam merencanakan pembangunan daerah, hendaklah mengacu kepada skala prioritas, bukan kepada ego sektoral semata. Sehingga anggaran yang digunakan dapat diarahkan untuk kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
“Anggaran yang digunakan harusnya berwawasan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan masyrakat,” ujarnya.
Caranya, lanjut Roswandi, perencanaan yang dibuat oleh masing-masing SKPD harus mengacu kepada visi misi Bupati sebagai implementasi kehendak masyarakat. Perencanaan juga harus berlandaskan pembangunan yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
“Sebagai contoh pembangunan pada sektor pariwisata. Sektor ini juga termasuk pembangunan skala prioritas dalam visi misi Bupati, jadi wajar saja kalau anggarannya lebih besar,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Bumbu, Rahmadi mengatakan tujuan kegiatan sosialisasi kebijakan perencanaan tersebut adalah untuk menjamin agar perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Dikatakannya, dengan sosialisasi tersebut diharapkan setiap SKPD dapat menyusun perencanaan kerja lebih terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN.
“Disamping itu SKPD juga didorong untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.
Peserta sosialisasi adalah perwakilan seluruh SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa. (ynr)
