BATULICIN – Dalam rangka tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu upaya pemerintah meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan, maka Pemkab Tanbu melalui Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan menggelar Sosialisasi Penyuluhan Hukum Pertanahan.
Sosialisasi digelar di Gedung Serbaguna Kantor Camat Kusan Hulu, Rabu (31/07/2019) dihadiri kepala desa dan perangkat desa se-Kecamatan Kusan Hulu. Sedangkan narasumber yakni Dari Disperkimtan, KPH Kusan, dan Kantor Pertanahan Tanbu.
Materi sosialisasi meliputi Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), dan Legalitas Aset Desa.
Kabid Pertanahan Disperkimtan Tanbu, Agus Purwanto Syahbana, pada sosialisasi tersebut menghimbau agar para perangkat desa untuk melakukan sertifikasi atau membuat segel aset desa seperti jalan, gang, dan drainase dengan status hak pakai.
“Jangan sampai aset desa hilang karena belum memiliki legalitas,” sebutnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan Kepala Desa dan perangkatnya agar menjaga baik-baik buku tanah kas desa.
Menurut Agus, Kecamatan Kusan Hulu merupakan salah satu wilayah dengan kasus pertanahan yang banyak, baik itu sengketa antar warga, warga dengan perusahaan, dan warga yang masuk dalam kawasan hutan.
Untuk itu ujar Agus, pihaknya berencana akan memberikan pelatihan kepada salah satu desa sebagai Pilot Projects agar bisa memanfaatkan GPS dalam melakukan pendataan terhadap kepemilikan lahan. Dengan begitu akan membantu penyelesaian sengketa termasuk kasus warisan.
Sementara itu, Sekcam Kusan Hulu, Joni Suwarno, mengatakan pihaknya mengakui masalah tanah adalah masalah yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk selesai. Dan jika kita salah menanganinya maka tidak hanya masalah perdata tetapi bisa menjadi kasus pidana.
Joni juga menghimbau kepada pemerintah desa agar melengkapi persyaratan program TORA.
Sedangkan Danramil Kusan Hulu, Hadi Raharjo, mengatakan pihaknya akan selalu menjaga keamanan dan ketertiban wilayah NKRI termasuk Kecamatan Kusan Hulu.
Ia berharap semua pihak ikut menjaga situasi tetap kondusif, jangan sampai permasalahan pertanahan membuat gejolak diantara masyarakat. (Rel)
