BATULICIN – Kepala Dinas Kesehatan Tanah Bumbu, Dr. HM. Damrah, S.Sos., M.si., bersama Sekretaris Dinas dan pejabat di lingkungan Dinkes Tanah Bumbu, Jumat (23/9) menerima kunjungan Komisi IV DPRD Prov. Kalimantan Selatan dalam rangka sillaturrahmi dan kunjungan kerja memantau proses akreditasi puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu.
Menyambut kunjungan tersebut, HM. Damrah, memaparkan banyak hal mengenai layanan bidang kesehatan yang telah dilaksanakan dan fasilitas kesehatan yang tersedia di Tanah Bumbu.
Kepala Dinas menyampaikan profil singkat 14 Puskesmas dan jaringannya yang tersebar di 10 kecamatan di Tanah Bumbu.
”Ada 2 (dua) Puskesmas yang berstatus akreditasi di awal tahun 2017 yaitu Puskesmas Perawatan Pagatan (madya) dan Puskesmas Perawatan Batulicin (Dasar). Selanjutnya di tahun ini juga dijadwalkan ada 4 (empat) Puskesmas disiapkan untuk penilaian akreditasi dan terus dilakukan pendampingan, sisanya pada tahun 2018 target Dinas Kesehatan, mampu menyelesaikan proses akreditasi 8 puskesmas,” ungkapnya.
Lebih jauh Kepala Dinas memaparkan bahwa perhatian Bupati Tanah Bumbu sangat besar di bidang kesehatan. Hal ini terbukti dengan peningkatan sarana puskesmas dengan mengadakan rehab total dan pembangunan baru puskesmas yang ada secara bertahap dari dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Kemudian kemudahan akses masyarakat terhadap layanan juga sudah sejak periode awal pemerintahannya, Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming membuat program kemitraan pasien kurang mampu untuk melayani pengobatan masyarakat secara gratis melalui program unggulan Jamkesda. Bidang peningkatan SDM, Dinkes Tanah Bumbu telah merekrut kekurangan pegawai kesehatan di puskesmas dengan mengangkat tenaga kontrak untuk profesi Bidan, Perawat, Promotor Kesehatan, Ahli gizi, dan Dokter.
Dinas Kesehatan Tanah Bumbu juga menyampaikan terimakasih kepada Dinkes Provinsi yang telah memberikan kuota pengangkatan PTT provinsi untuk ditempatkan di desa-desa terpencil yang ada di Bumi Bersujud. Selain itu ada juga bantuan alat kesehatan tambahan tenaga dokter dari Kementrian Pusat melalui pengangkatan PTT Pusat.
H. Damrah juga menjelaskan ketimpangan ketersediaan tenaga dokter umum dan gigi di puskesmas karena rekrutmen SDM masih banyak formasi tenaga bidan, perawat, ahli gizi dan SKM saja, serta adanya tenaga dokter yang tersedia melaksanakan pendidikan spesialisasi sehingga harus meninggalkan tempat tugas.
Sementara itu, Fahriadi dari Dinkes Prov. Kalsel mengatakan, beberapa hal mengemuka pada pertemuan ini antara lain meskipun dinilai berhasil memenuhi target capaian akreditasi secara kuantitas, tapi status tertinggi yang mampu diraih oleh puskesmas hanya akreditasi tingkat utama dari tingkatan paripurna adalah yang tertinggi.
Selanjutnya Yazidie Fauzi, pimpinan rombongan yang juga Ketua Komisi IV DPRD Prov. Kalimantan Selatan mempersilahkan anggota dan rombongan menanyakan beberapa hal terkait kunjungan kerja kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu maupun Dinkesprov Kalimantan Selatan. Politisi dari Partai PKB ini juga mengharapkan nantinya kualitas pelayanan di FKTP/Puskesmas yang ada di daerah bisa setara dengan yang ada di Banjarmasin.
Beberapa hal dipertanyakan wakil rakyat antara lain apakah bidang-bidang terkait yang ada di Dinkes turut serta berperan mensukseskan akreditasi. Selanjutnya juga mempertanyakan bagaimana peran pembinaan dari Dinkesprov membantu tercapainya akreditasi puskesmas.
Dalam sesi penutup sekaligus menjawab beberapa pertanyaan Anggota Dewan tersebut, Kepala Dinas meyakinkan para senator bahwa seluruh bidang di Dinas Kesehatan Tanah Bumbu sudah bersinergi untuk membina Puskesmas meningkatkan mutunya dibidang Management, Usaha Kesehatan Perorangan (UKP), dan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) yang mana ini adalah program kerja seluruh bidan yang ada.
Sebagai pamungkas, H. Haryanti, SE, Anggota komisi IV berpesan bahwa akreditasi yang dilaksanakan nanti tidak berhenti sampai dengan proses penilaian tetapi menjadi budaya kerja dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat untuk mewujudkan visi INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA dapat terwujud, karena keberhasilan FKTP bukan hanya dinilai dari banyaknya kunjungan orang sakit tetapi lebih diprioritaskan pada usaha promosi dan preventif,” tutup politisi dari PKS tersebut. (Dinkes Tanbu/MC.Tanbu)
