Pemerintahan

Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Raperda Perubahan Nama Desa dan Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2008

BATULICIN – Rabu (25/4) bertempat di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Bupati Mardani H Maming memberikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tentang 2 Buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Jawaban Bupati Mardani H Maming tersebut disampaikan oleh H Erno Rudi Handoko selaku Plt Sekretaris Daerah Tanah Bumbu mewakili Bupati pada saat Rapat Paripurna DPRD Tanbu dalam rangka Jawaban Bupati Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Tentang 2 Buah Raperda.

Adapun 2 Raperda tersebut yaitu Raperda Perubahan Nama Desa Pulau Panjang menjadi Desa Pulau Burung di Kecamatan Simpang Empat. Kemudian Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanah Bumbu.

Terkait perubahan nama Desa Pulau Panjang menjadi Pulau Burung, menurut Bupati Mardani H Maming perubahan nama desa benar-benar dari aspirasi masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Pulau Burung berdasarkan proposal yang diajukan oleh Kepala Desa Pulau Panjang.

Sementara itu, untuk sosialisasi kepada masyarakat umum akan dilaksanakan setelah Perda ditetapkan, sedangkan di Desa Pulau Panjang sudah dilaksanakan rapat dengan masyarakat mengenai perubahan nama desa.
IMG-20180425-WA0029

Adapun yang menjadi alasan pemerintah daerah memfasilitasi aspirasi dari masyarakat Desa Pulau Panjang yaitu memunculkan lagi sejarah desa Pulau Panjang yang dulunya adalah Pulau Burung.

Sebelum Desa Pulau Panjang ditetapkan menjadi Desa dengan Perda Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Batu Ampar, Desa Gunung Besar, Desa Barokah, Desa Bersujud, Desa Sejahtera, Desa Pulau Panjang dan Desa Gunung Antasari di Kecamatan Simpang Empat merupakan bagian dari RT 16 di Desa Tungkaran Pangeran.

“Jadi sebelumnya nama Desa Pulau Burung belum pernah ada, yang ada hanya Pulau Burung,” sebut Plt Sekda Tanbu.

Untuk persoalan administrasi terkait perubahan nama desa akan dilaksanakan setelah Raperda sudah ditetapkan dan akan dilaporkan ke Provinsi dan Kemendagri.

Sementara itu, terkait tentang Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, menurut Bupati, Lokus dan Fokusnya masih sama namun ada beberapa manajemen dan penambahan sesuai perkembangan terkini.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu H Supiansyah dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Tanbu, Anggota DPRD, Forkopimda, dan Pimpinan SKPD Pemkab Tanbu. (Rel/MC.Tanbu)

Berita Terkait

Pencanangan PIN POLIO Putaran Pertama Di Desa Batuah

admin

Sosialisasi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Tanbu

admin

Tandatangani MoU Energi Baru Untuk Masa Depan Tanah Bumbu

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Baca Selengkapnya