BATULICIN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) finalisasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kader Pembangunan Manusia dalam upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Tanah Bumbu.
Rakoor dibuka oleh Kepala DPMD Tanbu, Nahrul Fajeri, Kamis (12/12/2019) di Ruang Rapat Kantor DPMD Tanbu di Gunung Tinggi.
Rakoor finalisasi penyusunan SOP mengundang pejabat di SKPD Pemkab Tanbu, Kecamatan, desa, dan Tenaga Pendamping Desa, serta P3DM.
Kepala DPMD Tanbu, Nahrul Fajeri mengatakan permasalahan stunting merupakan isu nasional yang harus ditanggulangi bersama.
Menurut Nahrul, penanggulangan stunting menjadi tanggungjawab bersama.
“Fokus stunting memang di Dinkes, namun SKPD lain juga terlibat dalam mendorong penanggulangan dan pencegahan stunting,” ujarnya.
Inisiator SOP KPM Penanggulangan Stunting yang juga Kasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pedesaan DPMD, Hasanah, mengatakan SOP disusun untuk melaksanakan pedoman umum KPM terhadap upaya kenvergensi pencegahan stunting sehingga KPM dalam tugasnya melaksanakan pencegahan stunting menjadi lebih terarah dan terintegrasi.
“Kegiatan rakoor SOP ini masih dalam tahap finalisasi dan meminta masukan dari berbagai pihak,” sebut Hasanah.
SOP yang dibuat ini, sebutnya akan mengatur sistematika kerja, tugas dan tanggungjawab KPM dalam bidang kesehatan khusunya konvergensi penanganan stunting di desa.
Penyusunan SOP juga mengacu pada peraturan tentang pedoman umum KPM dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (Rel)