JAKARTA – Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 menegaskan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah ialah memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tepat waktu untuk direncanakan dan dilaksanakan sehingga tidak menghambat daya dorong dari APBN dan APBD yang dikucurkan.
“Tantangan besar yang harus kita jawab adalah memastikan proses maupun _timing_ pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi, harus seawal mungkin, Januari harus mulai belanja karena ini menyangkut pertumbuhan ekonomi,” ujarnya di Plenary Hall Jakarta Convention Center, pada Rabu, 6 November 2019.
Penegasan tersebut kembali disampaikan olehnya setelah menerima laporan mengenai masih adanya paket pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun yang masih berproses di e-tendering di bulan November ini.
Presiden mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Maka, ia mengharapkan peran aktif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk mempercepat proses belanja anggaran, utamanya untuk urusan pembangunan infrastruktur, agar segera menggerakkan perekonomian.
“Tinggal dua bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini enggak bisa diterus-teruskan. Tapi kenyataannya ini masih banyak sekali dan itu tiap tahun kita ulang terus kesalahannya. Akhirnya apa? Ya kualitasnya jelek,” ucapnya.
Untuk mendukung upaya pengadaan yang lebih optimal, cepat, dan transparan, pemerintah sebenarnya telah melakukan transformasi menuju sistem pengadaan secara elektronik. Meski demikian, upaya tersebut tidak cukup bila tidak diikuti dengan perubahan pola pikir yang mendasar.
“Sejak 15 tahun yang lalu saya lihat proses pengadaan kita ini sebetulnya sudah ada e-procurement, e-tendering, e-purchasing, bagus sekali. Tapi dalam praktiknya masih dalam pola pikir yang lama,” kata Presiden.
Saat ini Indonesia tengah berupaya keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sebagai respons terhadap perekonomian dunia yang mengalami perlambatan. Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur yang memang sensitif terhadap waktu, secara cepat diharapkan dapat semakin menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perputaran uang baik di kota besar maupun di daerah-daerah.
“Kalau uangnya tidak keluar berarti perputaran uang di daerah menjadi tidak ada atau berkurang. Kalau uang tidak berputar pasti pertumbuhannya akan rendah. Artinya rakyat kita yang menderita,” tuturnya. (SetPres)