BATULICIN – Upaya pencegahan stunting menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu), salah satunya dengan membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Tanbu agar penanganannya menjadi lebih fokus dan maksimal.
Dengan target tinggi yang ditetapkan, TP2S Tanbu harus bergegas melaksanakan berbagai kegiatan agar mampu mencapai target tersebut.
Pada Senin (23/05/2022) TP2S Tanbu gelar pertemuan pembahasan analisis situasi program dalam rangka percepatan pencegahan stunting lintas sektor di Bumi Bersujud untuk tahun 2022.
Panitia pelaksana Elly Erawati dari Dinas Kesehatan menyampaikan saat ini angka prevalensi di Tanbu beradaa pada titik 18,7 %, sehingga masih intervensi yang harus dilakukan pemerintah daerah, terutama untuk 1.000 hari pertama kelahiran.
Karen itu lanjutnya, perlu adanaya analisis situasi program yang dilakukan guna mengidentifikasi beberapa hal seperti sebaran kasus yang terjadi, kesediaan program penanganannya, serta sasaran prioritas agar penanganan pencegahan stunting bisa berjalan dengan optimal.
DAK non fisik Dinkes
Sementara itu Ketua TP2S yang juga Ketua TP PKK Tanbu, Hj Wahyu Windarti Zairullah dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris TP2S, Narni menyebutkan komitmen mempercepat penanganan stunting dituangkan Peraturan Presideng dan sejak 2018 menjadi payung hukum untuk memperkuat intervensi kelembagaan hingga ke tingkat terbawah.
Penurunan angka prevalensi stunting di Tanbu pada tahun 2023 ditargetkan pada angka 13% dan diharapkan menjadi 14% pada tahun 2024.
Sehingga sangat diperlukan analisis situasi program untuk memahami permasalahan yang dihadapi di lapangan, sasaran kerja yang tepat, hingga perbaikan manajemen layanan untuk 1.000 hari pertama kelahiran serta meningkatkan integrasi terhadap intervensi kelembagaan sampai ke level rumah tangga.
Ia menjelaskan guna mencapai target itu, tentu peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan krusial melalui SKPD dan instansi lintas sektoral yang terlibat melalui berbagai program dan kegiatan yang dimiliki serta pendanaan yang tersedia dalam mendukung aksi percepatan.
Dalam pembahasan analisis situasi program tersebut, TP2S Tanbu menghadirkan narasumber dari Bappeda Kalsel dan Bappeda Litbang Tanbu. (PH)
