JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) menjadi satu dari 16 kabupaten/kota di Indonesia yang akan dijadikan sebagai pilot project (proyek percontohan) penerapan tata kelola keuangan daerah yang baik oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK).
Hal ini seperti disampaikan oleh Sekjen DJPK Rujiko saat menyampaikan sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara penandatanganan kesepakatan program IdS (Internship dan Secondment) bagi pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan RI melalui Dirjend Perimbangan Keuangan di Aula Nagara Dana Rakca Gedung Radius Prawiro Lt. 1 – Kementerian Keuangan RI, Selasa (17/09/2019).
Dikatakan Rujiko, penerapan tata keloka keuangan daerah yang baik dapat terimplementasikan melalui peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan, karena itu adanya program IdS (Internship dan Secondment) yang menjadi salah satu program unggulan dari Kementerian Keuangan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan tata kelola keuangan daerah yang baik menjadi langkah strategis dalam upaya peningkatan kualitas keuangan daerah.
Pada acara tersebut pihak DJPK mendaulat Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu Rooswandi Salem mewakili para Sekda dari 16 kabupaten/kota terpilih yang menerapkan IdS untuk memberikan sambutan dan apresiasi kepada DJPK Kementerian Keuangan yang telah mendorong dan membina pemerintah daerah secara khusus sehingga penerapan tata kelola keuangan 16 kabupaten/kota yang dijadikan sebagai pilot project itu semakin membaik.
Dikatakan Sekda, tujuan utama dari program IdS yang diimplementasikan Kementerian Keuangan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perbaikan regulasi, sistem dan prosedur termasuk informasi serta peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola keuangan daerah.
Dengan program IdS itu pula sambung Sekda, pejabat pemerintah daerah dibekali pengetahuan mengenai materi substantif yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang salah satunya melalui peningkatan SDM pengelola keuangan di daerah.
“Selain itu dengan program IdS, pemerintah daerah juga diberi pembelajaran tematik contoh daerah yang dalam hal penyusunan, penetapan dan penerapan rencana aksi sebagai solusi atas tematik permasalahan daerah dipandang lebih dulu berjalan dengan baik”, kata Sekda.
Secara implisit, imbuhnya, melalui program tersebut, pihak Kementerian Keuangan juga mengirimkan mentor dari DJPK Kementerian Keuangan dengan keahlian di bidang pengelolaan keuangan daerah ke pemerintah daerah untuk mendampingi, mengasistensi dan memonitor pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi utama program IdS.
Diakhir sambutannya Sekda menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang sudah memberikan perhatian yang teramat besar kepada daerah dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Selanjutnya mewakili seluruh kabupaten/kota yang terpilih, Sekda menyampaikan kesiapannya untuk dijadikan daerah percontohan.
Sementara itu untuk diketahui, program IdS ini tidak dapat dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota se Indonesia. Kementerian Keuangan hanya menetapkan beberapa kabupaten/kota yang akan di bina dan dijadikan sebagai daerah percontohan dalam menerapkan tata kelola menyeluruh keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran sampai dengan pendapatan daerah.
Pada kegiatan itu juga dibahas beragam permasalahan keuangan daerah secara menyeluruh. Selanjutnya disusun strategi-strategi berkenaan langkah konkrit yang dapat diambil daerah dalam tata kelola keuangan dan penanganan berbagai masalah keuangan, yang diantaranya adalah strategi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). (Pro)
