BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Hal itu dimulai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
Sebagai bentuk komitmen didalam pencanangan tersebut ditandai dengan penandatanganan fakta integritas Pemkab Tanbu bersama Forum Koordinasi Pimpinan daerah (Forkopimda) Rabu (07/08/2019) di halaman Kantor Disdukcapil.
Penandatanganan pencanangan WBK dimulai Sekretaris Daerah Kab. Tanbu H. Rooswandi Salem. Kemudian dilanjutkan dengan perwakilan Forkopimda lainnya.
Bupati Tanbu H Sudian Noor melalui Sekretaris Daerah H Rooswandi Salem menyampaikan.Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, dan jajarannya yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terkait pencanangan ini dianggap sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi Kab Tanbu. Menurutnya, pada titik ini Pemkab Tanbu dianggap mampu mencanangkan salahsatu unit organisasinya untuk menerapkan kategori zona integritas WBK tersebut.
“Sebelumya kami sudah melakukan upaya persiapan ini sejak bebberapa waktu lalu, dari pengusulan yang disampaikan kepada Menpan sekitar 10 unit kerja. Namun yang sudah diverifikasi ada 5 SKPD. Salahsatunya adalah Disdukapil kemuidan Dinas PMPTSP, RSUD H Andi Abdurrahman Noor, erta Kecamatan Satui dan Karang Bintang,” jelas Sekda.
Dikatakannya, hal ini sudah menjadi komitmen bersama, kerena penekanannya berada di SKPD yang bersektor pada pelayanan masyarakat.
Dia menambahkan, komitmen ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah sepakat akan memberikan pelayanan yang optimal, tanpa ada hal negatif yang tidak diperkenankan seperti pungli atapun hal lain yang berkaitan dengan KKN yang harus dihindari bersama.
Motivasi lain yang harus ditanamkan dalam menuju predikat itu pintanya, maka SKPD Tanbu harus mencontoh pihak lain (instansi vertikal) seperti Polres Tanah Bumbu yang saat ini sudah menyandang predikat WBM WBBK.
“Alhamdulillah saya berterimakasih kepada Kepala Disdukcapil, Kadis PMPTSP, Camat Satui dan Karang Bintang, serta pihak RSUD yang memiliki komitmen untuk menetapkan wilayah kerjanya masuk dalam zona integritas atau wilayah bebas korupsi yang salahsatunya adalah dengan pelaksanaan reformasi Birokrasi,” terangnya.
Sekda menekankan, 5 SKPD yang dicanangkan dapat menjadi contoh bagi SKPD lainnya. Tentunya seluruh SKPD juga termasuk dalam zona integritas maupun pelaksanaan reformasi birokrasi secara utuh.
“Dimana zona integritas diterapkan, maka bisa dipastikan wilayah yang dilakukan akan bebas dari korupsi,” tuturnya.
Hal yang terpenting sambungnya, adalah SKPD sudah dianggap bersih dan sangat melayani , kerena tugas sebagai aparatur pemerintah adalah pemegang amanah masyarakat, tentunya prioritas yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan optimalisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap, pelayanan Disdukcapil akan lebih baik, dan dengan tempo yang singkat akan mendapat predikat WBK dan WBBM, hingga secara utuh pelaksanaan reformasi Birokrasi dapat tercapai dengan baik,” tutupnya.
Hal senada disampaikan Inspektur Kab. Tanah Bumbu Ikhsan Budiman, menyangkut SKPD yang masuk dalam zona wilayah WBK maka terintegrasi dalam satu komitmen menyeluruh bagi para ASNnya.
Dia menjelaskan, ada dua poin komitmen yang dibuat oleh para ASN di SKPD tersebut, mulai dari golongan terendah hingga tertinggi.
Sebagai poin pertama, seluruh ASNnya diwajibkan membuat Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHASN).
Sedangkan poin berikutnya, para ASN diwajibkan membuat pernyataan bermaterai untuk komitmen tidak menerima gratifikasi dari pihak manapun.
“Komitmen ini diharapkan menjadi keseriusan atau pengikat bagi ASN untuk menjaga predikat SKPD yang dalam masuk zona integritas menuju WBK itu,” pungkasnya. (Win)