BATULICIN – Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bunbu (Sekda Kab. Tanbu) H Rooswandi Salem meminta kepada jajarannya agar dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengelolaan kegiatan di masing-masing SKPD atau unit kerja Sekretariat Daerah (Setda) harus selaras dengan azas pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Dengan pengelolaan SPJ yang linier dengan azas pengelolaan keuangan yang akuntabel, hal itu merupakan wujud keseriusan dan pemahaman nyata dari unsur-unsur Setda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Proses pertanggungjawaban atau SPJ dan realisasi dari program atau kegiatan harus sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Artinya, jangan sampai nanti ada penyampaian laporan keuangannya nampak bagus tapi proses dari belanjanya melanggar aturan”, sebut Sekda di hadapan jajaran pegawai lingkup Setda pada apel rutin harian di halaman Kantor Bupati Tanbu, Kamis (18/06/2019).
Dengan penyampaian SPJ yang baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku atau akuntabel tak hanya bagi jajaran Setda tapi bagi seluruh SKPD diharapkan akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dibagian lain Sekda juga menegaskan, agar dalam asistensi anggaran seluruh Kepala Bagian (Kabag) dapat hadir langsung, dan jangan hanya mewakilkan kepada pejabat di bawahnya serta staf.
Selain itu katanya, para Kabag harus cermat dalam membuat program atau kegiatan yang akan diproyeksikan pada tahun anggaran selanjutnya. Ia pun meminta, jika ada program dan kegiatan yang sampai saat perubahan belum terlaksana dan dimungkinkan tidak terlaksana sampai dengan bulan Desember, agar program atau kegiatan tersebut dihapus saja, karena pagu anggaran itu dapat digunakan oleh SKPD lain yang lebih membutuhkan.
“Secara teknis bisa di analisa, jika pagu anggaran program dan kegiatan yang ada tidak mencukupi sampai dengan bulan Desember, maka mekanismenya harus dilakukan penambahan pagu dengan perhitungan realisasi sampai dengan Desember tercapai”, pungkasnya. (Pro)
