BATULICIN – Dalam hal penanganan Covid tak hanya melibatkan SKPD terkait dan instansi vertikal lainnya. Namun saat ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga turut menggandeng para tokoh masyarakat dan para ulama.
Hal ini ditandai dengan rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H Ambo Sakka, pada Rabu (07/07/2021) di ruang rapat Bupati.
Tujuan rakor yang melibatkan perwakilan Forkopimda, tokoh dan para ulama yakni ingin mencari solusi terbaik bagaimana penanganan Covid agar sesuai dengan harapan hingga Tanah Bumbu berada pada angka penyebaran Covid yang aman.
“Kalau tidak bisa menurunkan angka Covid, minimal mampu bertahan pada posisi sekarang ini,” kata Ambo Sakka.
Dia menjelaskan, melihat dari evaluasi terakhir penanganan Covid di Kalimantan Selatan atau di Tanah Bumbu, maka saat ini masih memungkinkan untuk melaksanakan ibadah di tempat biasa.
“Untuk Jawa dan Bali sudah ada instruksi Presiden terkait adanya PPKM darurat, maka sholat Idul Adha berjamaah ditiadakan dan cukup di rumah masing masing. Sedangkan untuk luar Jawa dan Bali, hal itu masih perlu dicermati sampai menjelang Idul Adha,”paparnya.
Meski demikian, melalui pertemuan itu pemerintah daerah mengajak semua elemen untuk saling memberikan masukan tentang strategi yang dilakukan, terhadap kemungkinan sholat Idhul Adha berjamaah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Kemudian lanjutnya , Pemerintah daerah dengan intruksi yang diberikan Bupati agar memaksimalkan persiapan pendukung prokes baik itu masker dan handsanitizer sampai ke desa maupun RT kemudian secara terpadu didukung TNI, Polri serta Satpol PP, masyarakat dan MUI.
Dikesempatan itu, Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar mengemukakan dihadapan peserta Rakor, saat ini pemerintah masih melakukan proses vaksinasi, namun pelaksanaannya diperkirakan baru mencapai 10 persen dari jumlah penduduk Tanah Bumbu.
“Ini mengharuskan kita optimal membuat langkah strategis, salah satunya dengan melibatkan ulama, apalagi terkait antisipasi klaster sholat Id. Kalau melihat petunjuk dari pemerintah pusat, hal itu tergantung kondisi di lapangan,” terangnya.
Terkait itu tambah Bupati, tindaklanjut intruksi tersebut dilakukan oleh pihak Kementerian Agama, apakah bisa melaksanakan sholat berjamaah atau tidak.
Kalau terkait ibadah qurban, Bupati mengharapkan pembagian daging qurban cukup diantar ke rumah penerima.
“Karena itu kami sangat membutuhkan berbagai masukan dari para tokoh dan ulama,” tutupnya. (Win)
