BANJARMASIN – Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) yang dipimpin Sekretaris Daerah H Rooswandi Salem memaparkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Bumi Bersujud.
Penyampaian ini dilakukan di hadapan Tim Evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, pada Jumat (06/09/2019) di Venus Meeting Room, Hotel Grand Tulip Banjarmasin.
Evaluator dari Kemenpan RB menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerahnya, serta mendengarkan penjelasan komprehensif tentangnya.
“Apa capaian yang telah dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan apa strategi perencanaan pemerintah daerah kedepannya,” sebutnya.
Sekda H Rooswandi Salem dalam kesempatan itu didampingi beberapa pejabat SKPD seperti para Asisten, Bappeda, Inspektorat, BKD, Diskominfo, Disdukcapil, Dinas PMPTSP, RSUD Andi Abdurrahman Noor dan beberapa Bagian di Sekretariat Daerah Tanbu.
Dalam pemaparan, Sekda H Rooswandi Salem menyampaikan tentang 8 area perubahan yang turut dilaksanakan Pemkab Tanbu dalam mensukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Adapun 8 hal tersebut dimulai dari mental aparatur, organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
Menurut Sekda, dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah daerah akan melakukan berbagai langkah strategis demi penatausahaan yang lebih baik. Menuju pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi. Dan juga pemerintahan yang efisien dan efektif serta optimalisasi pelayanan publik.
“Dengan motto ‘Tanah Bumbu Hebat, Kerja Bersama’, pemerintah daerah berkomitmen terus melakukan perbaikan kedepan demi mewujudkan good governance,” imbuhnya.
Dalam kegiatan itu juga terjadi diskusi antara evaluator dan SKPD Tanbu yang melakukan pelayanan langsung kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BKD dan SKPD yang melayani masyarakat seperti Disdukcapil, Dinas PMPTSP dan RSUD Andi Abdurrahman Noor.
Dalam penutupnya, H Rooswandi Salem berterima kasih atas arahan dan masukan yang diberikan oleh evaluator dari Kemenpan RB dalam kegiatan itu, meskipun menurutnya ada beberapa sektor yang masih belum optimal dan harus diperbaiki dan terus dikembangkan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami berharap dapat menggali lebih banyak dari tim, supaya kedepannya dapat banyak melakukan perubahan atas hal-hal yang bisa diperbaiki. Pemerintah daerah akan melakukan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi,” tutupnya. (Rel)