BATULICIN – Dampak persoalan perkawinan anak secara dini bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun sudah saatnya menjadi perhatian bersama. Sehingga dengan perhatian perkawinan pada usia itu tidak berdampak pula terhadap kelangsungan rumah tangganya.
“Dengan demikian keterlibatan orang tua sangat diharapkan agar turut mendukung program Pemerintah Daerah dalam upaya mencegah angka perkawinan usia dini,” kata Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming melalui Asisten Bidang Kesejahteraan Rakya, HM. Idjra’i saat Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Angka Perkawinan Dini di Kantor Bupati, Selasa (9/5).
Menurutnya, menjalani perkawinan harus seiring dengan kematangan berpikir. Dengan kematangan itu, pasangan perkawinan akan berpikir bagaimana hidup sejahtera demi kelangsungan hidup demi masa depan keluarga.
“Biasanya pernikahan anak usia dini lebih mengedepankan egonya, emosinya masih labil, dengan minimnya kematangan berpikir maka akan berpotensi terjadinya konflik dalam rumah tangga hingga berujung pada sebuah perceraian,” terangnya.
Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Narni, SKM meminta agar semua pihak ikut peduli dengan masih tingginya angka pernikahan dini yang terjadi tiap tahun. Dimana hampir 50% dari 2,5 juta pernikahan pertahun itu adalah kelompok usia dibawah 19 tahun.
Dia mengungkapkan, perkawinan dini dibawah usia 16 tahun untuk Kabupaten Tanah Bumbu termasuk tinggi di Kalimantan Selatan yakni 18,78%.
Berdasarkan laporan Kementerian Agama setempat di tahun 2015 Kecamatan yang paling tinggi pernikahan dini berada di Kecamatan Satui, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batulicin.
“Hal ini menjadi perhatian kita bersama dengan membangun kesepakatan bersama stakeholder sehingga penurunan perkawinan dini bisa di atasi secepat mungkin,” terang Narni (win/mc.tanbu)