JAKARTA – Guna mewujudkan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas perencanaan dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Tanah Bumbu hebat, Pemkab Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar workshop penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Workshop yang digelar di ruang Rapat Samudera Pasai lantai II Kementrian PAN dan RB, Selasa (30/04/2019) diikuti Bupati H. Sudian Noor, Wabup H. Ready Kambo, Sekretaris Daerah (Sekda) H. Rooswandi Salem dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Tanbu, sementara dari Kemen PAN RB diwakili oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh.
Menurut Ateh dalam paparannya menyebutkan, melalui workshop penguatan Sakip yang disampaikan pihaknya mampu mendorong dan memotivasi jajaran Pemkab Tanbu dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui langkah-langkah reformasi birokrasi.
Yang mana sebutnya, sasaran dari reformasi dan terobosan itu yakni berupa perencanaan berbasis kinerja.
“Kunci pokok dari pelaksanaan penguatan Sakip pemerintah daerah adalah perencanaan yang handal, sistematis dan proporsional berbasis kinerja”, sebut Ateh dihadapan peserta workshop.
Sementara Bupati Tanbu H. Sudian Noor dalam sambutannya mengatakan, jajaran Pemkab Tanbu berkomitmen akan terus melakukan upaya-upaya sistematis dan terstruktur dalam mengimplementasikan penguatan Sakip.
Karenanya urai dia, para pimpinan SKPD yang hadir pada kegiatan workshop harus memanfaatkan waktu secara seksama untuk menerima materi ajar workshop.
Hal yang sama juga disampaikan Sekda H. Rooswandi Salem. Menurutnya, dengan digelarnya workshop penguatan Sakip bagi jajaran Pemkab Tanbu itu, masing-masing pimpinan SKPD harus senantiasa mempelajari dan mencermati Sakip sebagai salah satu tolak ukur kinerja PNS, di mana Sakip itu merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Dari pengertian itu sambungnya, maka setiap SKPD harus memahami alur jalannya pengelolaan program dan keuangan daerah berbasis kinerja.
“Dan untuk dipahami bersama, bahwa tujuan dan urgensitas utama dari pelaksanaan workshop ini secara keseluruhan adalah membangun pemerintahan yang berorientasi pada kegiatan melalui penetapan tujuan, sasaran, ukuran dan target yang sesuai RPJMD, dengan berorientasi pada hasil atau outcome berupa GOOD GOVERNMENT berbasis pelayanan optimal dan kesejahteraan bagi masyarakat Tanah Bumbu”, pungkas Sekda. (Pro)
