BATULICIN – Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) mengadakan sidang di ruang rapat Bupati, pada Senin (07/09/2019). PPL adalah tim yang dibentuk bersama oleh pemerintah daerah dan kantor pertanahan setempat, yang di dalamnya juga terdapat anggota dari Polres, SKPD maupun lembaga dan instansi terkait lainnya.
Sidang ini dalam rangka membahas usulan tanah-tanah (objek) yang akan ditetapkan menjadi Objek Tanah Redistribusi berdasarkan hasil inventarisasi objek dan subjek, pengukuran bidang dan pemetaan.
Selain itu, sidang juga dalam rangka memastikan letak, status, luas, penggunaan, penguasaan, kesesuaian rencana tata ruang, dan kondisi tanah “clean and clear”.
Untuk Kabupaten Tanah Bumbu ada 14 desa di 5 kecamatan yang masuk dalam program tersebut, yaitu Desa Anjir Baru, Binawara dan Harapan Jaya di Kecamatan Kusan Hulu. Lalu Desa Giri Mulya, Mustika, Waringin Tunggal dan Indraloka Jaya di Kecamatan Kuranji.
Kemudian Desa Salimuran dan Sepunggur di Kecamatan Kusan Hilir. Setelahnya Desa Sejahtera Mulia dan Jombang di Kecamatan Satui. Serta terakhir Desa Batu Meranti, Kerta Buana dan Sari Utama di Kecamatan Sungai Loban.
Adapun target yang ingin diselesaikan adalah sebanyak 5.000 bidang tanah pada tahun 2019.
Dalam sidang tersebut, Bupati H Sudian Noor mengharapkan dengan program ini objek tanah yang kini dikuasai masyarakat dapat memiliki legalitas.
“Tanah yang dimiliki masyarakat, baik itu kebun maupun rumah tinggal agar dapat memiliki sertifikat. Hal ini berguna untuk melindungi hak-hak masyarakat dan status kepemilikannya,” sebut Bupati.
Nampak pula berhadir dalam sidang tersebut, Sekretaris Daerah H Rooswandi Salem, Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Mahriyadi Noor, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rahmadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ansyari Firdaus, Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu Endah Nurcahya, perwakilan Polres Tanah Bumbu, Kejaksaan Negeri, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Koperasi dan Usaha Mikro dan pihak terkait lainnya. (Rel)