BATULICIN – Lama tak terdengar akan kelangsungan pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Batulicin. Saat ini kembali dibahas secara virtual antara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI bersama Bappeda Provinsi Kalsel maupun Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serta Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Kegiatan ini dibahas dalam FGD Indentifikasi dan Penilaian Resiko Proyek Jembatan Pulau Laut Tanah Bumbu melalui Video Confrence Kementerian PUPR RI yang terhubung langsung di DLR Kantor Bupati Tanbu, Senin (03/11/2020).
Terkait proses kelanjutan pembangunannya, pihak PUPR RI membahas berbagai teknis termasuk segala resiko bentangan jembatan yang turut mempengaruhi arus transportasi kapal besar, maupun kondisi alamnya.
Dalam hal positifnya, pembahasan turut mengupas masalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta Kawasan Industri (KI).
Kepala Seksi Sistem Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Fadil Arif mengatakan pembangunan jembatan ini memiliki prospek yang luar biasa bagi pengembangan daerah itu sendiri.
“Mengingat banyaknya tenaga kerja yang diperlukan maka ini berkaitan dengan adanya Kawasan Industri atau KI di Batulicin serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) daerah Mekarputih Kotabaru,” ungkap Fadil.
Dia menjelaskan, jembatan yang terbentang sepanjang 3 kilometer lebih tersebut akan dilalui kapal besar.
“Dengan adanya perlintasan kapal laut itu seperti Pelni diharapkan jangan sampai mengganggu jembatan tersebut,” tandasnya.
Menurutnya, dari hasil analisis akan adanya potensi dua wilayah ini baik PKW Kotabaru, KEK Mekarputih dan kawasan Industri Batulicin, maka semua harus saling sinergi. Dimana adanya jembatan ini potensialnya sangat tinggi apabila ada KI Batulicin dan KEK Mekarputih.
Dari sini lanjutnya kalau dilihat dari perkiraan perhitungan total biaya kontruksi jembatan nya menelan biaya Rp. 1,8 Triliyun, sedangkan dalam kawasan KEK nya sebesar sekitar 960 milyar.
“Kalau kita bisa melihat akses pelabuhan Mekarputih yang 80 kilometer, jadi percuma jembatan penghubung ini ada kalau akses ke KEK ke Mekarputih nya tidak selesai dan tentu kawasan Mekarputih nya tidak berkembang sesuai yang diharapkan,” paparnya.
Sementara itu kegiatan FGD dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Hj Mariani, serta sejumlah pejabat PUPR Kabupaten Tanah Bumbu dan pejabat terkait lainnya. (Win)
