Pemerintahan

Dinas PUPR Adakan Bimtek Ahli Hukum Kontrak Konstruksi

BATULICIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu) mengadakan Kegiatan Bimbingan Teknis Ahli Hukum Kontrak Konstruksi di Ruang Rapat Bersujud Kantor Bupati, Rabu (04/03/2020).

Panitia pelaksana, Muamar Arifin, melaporkan kegiatan ini guna meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai hukum dan kontrak kerja Konstruksi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dimana diharapkan peserta mampu memahami dan menjelaskan pengertian ilmu hukum, peristiwa hukum dan norma hukum, asas-asas hukum, penggolongan hukum, dasar hukum, akibat hukum dan sengketa hukum, serta memahami dan mampu menjelaskan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kontrak konstruksi.

Kemudian perwakilan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 5 Banjarmasin, Muhammad Arvip, kegiatan ini membuktikan adanya kepedulian dari seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai Hukum dan Kontrak Kerja Konstruksi yang sesuai dengan Perundangan yang berlaku.

“Sebagai gambaran kondisi eksisting yang terjadi yaitu, sektor konstruksi merupakan generator pembangunan ditunjukkan dengan kontribusinya 10,5% dari PDB Nasional dan memiliki multiplier effect terhadap sektor lain,” ungkapnya.

Pasar konstruksi Indonesia lanjutnya, merupakan nomor 4 Terbesar di Asia, setelah China, Jepang dan India, yang berarti pasar konstruksi Indonesia terbesar di Asia Tenggara.

IMG-20200304-WA0005

Sementara itu Bupati Tanah Bumbu H. Sudian Noor, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah H. Roswandi Salem menyambut baik dan sangat mengapresiasi dilaksanakannya Bimbingan Teknis Ahli Hukum Kontrak Konstruksi.

Sebab menurutnya kegiatan itu bertujuan untuk memastikan, terlaksananya pengadaan barang/Jasa konstruksi, sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.

“Salah satu aspek penting dalam proses pengadaan barang/jasa konstruksi Pemerintah, adalah terjadinya proses negosiasi antara Pemerintah dan penyedia barang/jasa konstruksi yang dituangkan dalam klausul-klausul kontrak,” sebutnya.

Karenanya, peran SDM sangatlah penting. SDM yang memiliki kompetensi dan memahami, peraturan-peraturan dibidang pengadaan barang/jasa sektor konstruksi, agar dapat menghindari terjadinya tuntutan hukum dikemudian hari yang dapat menghambat terlaksananya program dan pembangunan infrastruktur.

Ia berharap dengan kegitana itu, para peserta dapat memahami dan menguasai keterampilan pendampingan hukum, dalam hal penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi Pemerintah. (Ags)

Berita Terkait

Pencanangan PIN POLIO Putaran Pertama Di Desa Batuah

admin

Sosialisasi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa Tanbu

admin

Tandatangani MoU Energi Baru Untuk Masa Depan Tanah Bumbu

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Baca Selengkapnya