BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang bertempat di ruang rapat Kantor Bappeda, Selasa (05/11/2019).
Adapun kegiatan rakor ini bertemakan penguatan kelembagaan TKPKD dalam penajaman program dan anggaran belanja untuk percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan di Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu).
Dalam pemaparannya, Kepala Unit Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Muhammad Arif Tasrif mengatakan angka kemiskinan di Kab Tanbu pada tahun 2018 sebesar 4,88 % atau sebanyak 17.060 jiwa. Persentase tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalsel yang sebesar 4,65 %, meskipun lebih rendah dibandingkan angka nasional yang sebesar 9,66 %. Namun jika dilihat perkembangannya sejak tahun 2014, terjadi perlambatan persentase penurunan angka kemiskinan.
Dampak semakin turunnya angka kemiskinan, ke depannya Kab Tanbu akan menghadapi tantangan yang lebih sulit lagi, yakni untuk mengurangi angka kemiskinan kronis, karena mereka terkendala hambatan struktural khususnya dalam aktivitas ekonomi yang menyebabkan pendapatannya rendah. Contohnya adalah tidak memiliki pendidikan serta tidak mempunyai keterampilan.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana bisa membangun strategi yang akan dijalankan di tahun-tahun mendatang untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Selama ini mungkin telah ada program pengentasan kemiskinan, namun perlu dilakukan penajaman lagi terhadap program dan anggaran belanja kedepannya. Meskipun jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanah Bumbu cukup tinggi, tetapi derajat otonomi fiskal APBD Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Arif.
Selain itu keleluasaan untuk menggunakan anggaran atau ruang fiskal juga cukup bagus, yakni di atas 45 %, sehingga peluang untuk mendanai program penanggulangan kemiskinan juga lebih besar.
Porsi belanja modal pada APBD Kab Tanbu masih berkisar 17 % dibanding total belanja, padahal Menteri Dalam Negeri telah mengarahkan agar pemerintah daerah perlu meningkatkan belanja modal.
“Memang sebenarnya belanja modal tidak bisa langsung memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan, berbeda dengan bantuan langsung yang bisa memberi efek meskipun hanya sesaat,” lanjut Arif.
Di Kab Tanbu sendiri terdapat 58.053 jiwa penduduk miskin dan rentan miskin, yang berasal dari 16.757 Rumah Tangga. Jika lebih dirinci lagi, maka ada sebesar 24,46 % rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan atau janda, yakni sebanyak 4.099 Rumah Tangga.
Adapun Bupati Tanbu H Sudian Noor dalam sambutannya mengatakan rapat tim koordinasi ini sangat penting untuk dilakukan, agar secara bersama-sama dapat membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.
“Oleh karena itu, saya berharap kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk terus berupaya mengentaskan kemiskinan secara sistematis, terencana, dan saling bersinergi untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat, terutama meningkatkan fokus penyediaan program dan layanan pembangunan, yang secara langsung membantu kelompok masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan di Bumi Bersujud,” sebut Sudian Noor.
Untuk itu Bupati mengajak peserta yang hadir untuk manfaatkan rapat koordinasi tersebut sabagai sarana untuk melihat dan mengevaluasi, sejauh mana pelaksanaan program pembangunan dan penganggaran dalam mengentaskan kemiskinan.
“Agar kedapannya, kita mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, sehingga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, dapat merasakan manfaaat dari setiap program dan kegaitan pembangunan daerah,” pungkas Bupati.
Acara rakor turut dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suhartoyo, Kepala Bappeda Rahmadi, BPS Tanbu, Dinas Sosial dan Kepala SKPD terkait lainnya di lingkup Pemkab Tanah Bumbu. (Iwn)
