Pemerintahan

Akuntabilitas DPAM Ditingkatkan

BATULICIN – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kabupaten Tanah Bumbu laksanakan kegiatan rapat koordinasi (Rakor) di Hotel Ebony Kecamatan Batulicin, Selasa (12/11/2019).

Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DPAM) yang dulunya merupakan program yang sekaligus dikelola oleh PNPM Mandiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMPD) melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Hj. Maulidah Hayati, melaporkan rakor BKAD-UPK ini dapat mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan pegelolaan dana bergulir (DAMPD) serta meningkatkan kinerja UPK.

“Dengan mengkoordinasikan pelaksanaan program DPAM tentu kita akan bisa merumuskan, memecahkan masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan,” ujar Maulida.

Ketua Badan Perkumpulan Pengelola DPAM, Iwan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh UPK-UPK kecamatan yang tanpa lelah mengurus semuanya dan bekerjasama dengan baik.

IMG-20191112-WA0052

“Kegiatan ini sangat positif karena dengan kegiatan ini menyatukan BKAD dan UPK kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu agar program pasca PNPM-MPd tidak terputus, untuk itu sebagai lembaga tertinggi hasil kesepakatan adalah BKAD sehingga dapat mengontrol dana-dana, baik yang ada di bank maupun yang bergulir di kelompok SPP,” sebut Iwan.

Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor melalui Asiten Bidang Ekonomi Pembangunan Suhartoyo juga menyampaikan, DPAM dulunya merupakan program yang sekaligus dikelola oleh PNPM Mandiri.

Program ini dimaksudkan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, sebagai pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

“Guna lancar dan suksesnya pelaksanaan program dimaksud, maka diperlukan konsensus dan penyamaan persepsi, melalui pertemuan dalam rangka tercapainya kesepahaman terhadap Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau DPAM,” sampai Bupati.

Selanjutanya Bupati meminta memperkokoh keberadaan kelembagaan BKAD-UPK Di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, baik terhadap aspek hukum, pelayanan, maupun pengelolaannya secara transparan, efesien, efektif dan akuntabel.

Kegiatan diikuti oleh anggota DPAM se Kabupaten Tanah Bumbu. (Adi)

Berita Terkait

DLH Tanah Bumbu Ajak Gunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan

admin

Tanah Bumbu Terbitkan Surat Edaran untuk Kurangi Timbulan Sampah Plastik

admin

Festival Anak Daerah Meriahkan Hari Anak Nasional

admin

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Baca Selengkapnya