ok
Tiga Prioritas Kerja Pemerintah Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19

JAKARTA – Penyebaran virus korona yang kini menjadi pandemi global tak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat dunia, tapi juga berimplikasi bagi perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan berada di kisaran 1,5 persen dari sebelumnya sebesar kurang lebih 3 persen. Demikian halnya dengan Indonesia yang juga diprediksi akan mengalami penurunan oleh karena pandemi global ini.

“Tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita jawab!” kata Presiden dalam arahannya saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 20 Maret 2020.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas rencana belanja yang dianggap tidak prioritas di saat sekarang ini baik yang ada di APBN maupun APBD. Selain itu, Kepala Negara juga meminta realokasi APBN dan APBD tersebut untuk tiga kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah virus korona.

“Yaitu yang pertama di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Yang kedua, social safety net, atau bantuan sosial. Yang ketiga, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK,” ujarnya.

Adapun belanja anggaran berupa perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang-barang yang tidak prioritas dimintanya ditangguhkan terlebih dahulu. Instruksi tersebut berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Daya beli masyarakat betul-betul harus menjadi perhatian kita terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana,” imbuhnya.

Terkait dengan kebijakan bantuan sosial pemerintah, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajarannya agar kelanjutan dan pelaksanaan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera (Rastra) dapat dilakukan sedini mungkin.

Hal yang sama juga berlaku bagi program rutin Dana Desa yang selain dimintanya untuk segera direalisasikan, juga diarahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan padat karya tunai dan membantu penanganan Covid-19 di tingkat desa.

“Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa program padat karya tunai di semua kementerian dan lembaga harus diperbanyak. Satu-dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi,” tandasnya. (SetPres)

Hadiri Perayaan Natal Nasional 2019, Presiden: Natal Momentum Merajut Kerukunan Bangsa

BOGOR – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri Perayaan Natal Nasional tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 27 Desember 2019. Perayaan Natal Nasional tahun ini bertema “Hiduplah sebagai Sahabat bagi Semua Orang”.

Sejalan dengan tema tersebut, dalam sambutannya, Presiden mengatakan dirinya merasakan suasana kerukunan, persahabatan, persaudaraan, dan cinta kasih sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Menurutnya, Natal adalah momentum yang sangat indah untuk merayakan persahabatan.

“Momen yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk merajut persaudaraan, kerukunan antaranak bangsa, dan juga momen bagi kita bangsa Indonesia untuk mensyukuri indahnya keberagaman, indahnya kemajemukan yang menyatukan kita semuanya sebagai sebuah bangsa besar, bangsa Indonesia,” kata Presiden.

Melalui pesan Natal tersebut, lanjut Kepala Negara, umat Kristiani diajak untuk bersama-sama merawat persaudaraan, kerukunan, harmoni kehidupan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak persahabatan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia. Presiden berpesan agar semua pihak tidak melakukan ujaran kebencian, menebar fitnah atau hoaks, hingga bersikap intoleran.

“Kita tidak ingin tali silaturahmi jembatan persahabatan, jembatan persaudaraan, yang telah terjalin dengan sangat baik antarsesama anak bangsa, yang telah terjalin sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu justru dirusak oleh provokasi-provokasi yang memecah kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” ungkapnya.

Menurut Presiden, sebagai negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa keberagaman dan kemajemukan, baik itu suku, agama, dan bahasa daerah, bangsa Indonesia selalu belajar untuk hidup dalam kebersamaan sebagai saudara dan satu sahabat. Sehingga nilai-nilai persaudaraan telah menjadi watak asli bangsa Indonesia dan bisa disebut sebagai DNA-nya bangsa Indonesia.

“DNA itu telah hidup ratusan tahun menjadi budaya dalam masyarakat kita. Ke mana pun kita pergi, ke seluruh penjuru Tanah Air, kita akan diterima seperti sahabat, seperti saudara. Inilah budaya kita Indonesia, inilah kepribadian kita bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Di hadapan ribuan hadirin, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negeri Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing bagi para penduduknya. Untuk itu, Presiden mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama anak bangsa.

“Saya tegaskan di sini, sekali lagi, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Di negeri Pancasila ini kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keberagaman kita di antara sesama anak-anak bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di negeri Pancasila kita harus bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden mengajak seluruh umat kristiani untuk menggunakan momen perayaan Natal tahun ini untuk bersama-sama bersikap dan berperilaku dalam memaknai persahabatan.

“Dari hal-hal yang kecil perilaku keseharian menghomati satu sama lain, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menunjukkan watak asli kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya, bangsa yang berbudi luhur,” lanjutnya.

“Saya mengucapkan selamat hari Natal 2019 dan tahun baru 2020. Semoga Tuhan memberkati,” tandasnya.

Tampak hadir dalam acara Perayaan Natal Nasional tahun 2019 antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, dan Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Kardinal Ignatius Suharyo. (SetPres)

Presiden Jokowi Bahas Penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

BOGOR – Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam rapat yang bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 27 Desember 2019 tersebut, Presiden bersama jajaran terkait membahas penyusunan naskah akademik dan draf dari RUU tersebut yang direncanakan akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020 mendatang.

Terkait hal itu, Kepala Negara menekankan bahwa substansi RUU yang akan menyelaraskan sejumlah undang-undang dan pasal tersebut menyangkut 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga. Maka itu, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi agar visi besar dari RUU tersebut jelas terlihat.

“Saya minta visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas agar dijaga konsistensinya. Kita harus betul-betul sinkron,” ujarnya.

Presiden menambahkan agar RUU tersebut hendaknya tidak menjadi tempat untuk menampung sejumlah keinginan kementerian dan lembaga apalagi sampai disusupi oleh kepentingan-kepentingan lain yang tidak relevan dengan tujuan utama dari dibentuknya RUU tersebut.

“Tolong dicek, hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan titipan yang tidak relevan. Cek betul,” tuturnya.

Lebih jauh, Presiden juga meminta jajarannya untuk mengonsultasikan substansi RUU dengan seluruh pemangku kepentingan dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik sebelum diajukan kepada DPR. Kepala Negara ingin agar proses penyusunan tersebut juga menerapkan prinsip keterbukaan.

Selain itu, bersamaan dengan proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut, jajaran terkait juga sudah harus mempersiapkan regulasi turunan dari RUU yang tengah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah mengeksekusi program segera setelah mendapatkan persetujuan DPR.

“Kita ingin kerja cepat. Regulasi turunan dari omnibus law baik dalam bentuk rancangan PP (Peraturan Pemerintah), revisi PP, maupun rancangan Perpresnya (Peraturan Presiden). Harus dikerjakan secara paralel,” kata Presiden.

“Ini akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan ini, juga akan mempercepat proses eksekusinya di lapangan setelah rancangan ini disetujui oleh DPR,” tandasnya.

Untuk diketahui, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya ada tiga RUU Omnibus Law yang akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan yang ketiga RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (SetPres)

Resmikan Implementasi B30 Hari Ini, Presiden Yakin Bisa Hemat Devisa Rp63 Triliun

JAKARTA – Presiden Joko Widodo secara resmi memulai implementasi penerapan program biodiesel 30 persen atau B30. Acara peresmian dilangsungkan di SPBU Pertamina 31.128.02 di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, pada Senin, 23 Desember 2019.

Saat memberikan sambutan, Presiden menyebut bahwa dirinya memantau program implementasi B30 secara terus menerus dari hari ke hari. Ia pun menilai bahwa program pencampuran biodiesel dengan bahan bakar nabati ini tidak cukup berhenti di B30 saja.

“Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30, tapi saya sudah perintah lagi kepada Menteri dan Dirut Pertamina untuk masuk nanti tahun depan ke B40 dan awal 2021 juga masuk ke B50,” kata Presiden.

Implementasi program B30 sejatinya dimulai awal tahun 2020, namun dipercepat menjadi akhir tahun 2019. Kepala Negara menjelaskan tiga alasan pemerintah terus melakukan percepatan implementasi program biodiesel ini.

Pertama, program tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk mencari sumber-sumber energi baru terbarukan. Menurutnya, Indonesia harus melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil yang suatu saat pasti akan habis.

“Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon, dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Ini energi bersih,” ungkapnya.

Kedua, ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM), termasuk solar di dalamnya, cukup tinggi. Sementara di sisi lain, Indonesia juga merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia.

“Dengan potensi sawit sebesar itu, kita punya banyak sumber bahan bakar nabati sebagai pengganti bahan bakar solar. Potensi itu harus kita manfaatkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional kita,” jelasnya.

Presiden menegaskan bahwa usaha-usaha untuk mengurangi impor, khususnya solar, harus terus dilakukan dengan serius. Melalui penerapan program B30, Presiden yakin pemerintah bisa menghemat banyak devisa negara.

“Kalkulasinya juga kita konsisten menerapkan B30 ini yang akan dihemat devisa kurang lebih Rp63 triliun. Jumlah yang sangat besar sekali,” ungkapnya.

Ketiga, penerapan B30 juga akan menciptakan permintaan domestik akan minyak sawit mentah (CPO) yang sangat besar. Menurut Presiden, implementasi B30 juga akan menimbulkan efek berganda terhadap 16,5 juta petani dan pekebun kelapa sawit.

“Ini artinya program B30 akan berdampak pada para pekebun kecil maupun menengah, petani rakyat yang selama ini memproduksi sawit, serta para pekerja yang bekerja di pabrik-pabrik kelapa sawit,” paparnya.

Selain itu, dengan implementasi program biodiesel B30 hingga masuk ke B40, B50, dan B100 nantinya, Indonesia tidak akan mudah untuk ditekan oleh negara-negara lain. Seperti diketahui, ekspor CPO Indonesia kerap menghadapi tantangan berupa kampanye negatif, misalnya dari Uni Eropa.

“Terutama melalui kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara terhadap ekspor CPO kita karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar,” tandasnya.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam siaran persnya menyatakan, Pertamina telah melakukan langkah cepat dengan melakukan uji coba penyaluran B30 sejak November 2019 di beberapa kota besar antara lain Palembang, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur hingga Sorong, Papua.

“Pertamina telah menyiapkan 28 TBBM (terminal bahan bakar minyak) sebagai titik simpul pencampuran B30, yang nantinya akan disalurkan ke seluruh SPBU millik Pertamina di seluruh Indonesia. Masyarakat bisa menikmati B30 melalui produk biosolar dan Dexlite,” ujar Nicke.

Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian peluncuran program B30 yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu, tampak hadir Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama. (SetPres)

Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Jabatan Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah jabatan lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2019-2023. Pengucapan sumpah jabatan digelar pada Jumat, 20 Desember 2019, di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan para anggota Dewan Pengawas KPK berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 140/P Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2019-2023.

Nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK sebagaimana tertuang dalam Keppres tersebut ialah:
1. Tumpak Hatorangan Panggabean, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Albertina Ho, sebagai anggota;
3. Artidjo Alkotsar, sebagai anggota;
4. Harjono, sebagai anggota;
5. Syamsuddin Harris, sebagai anggota.

Dewan pengawas KPK yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK merupakan struktur baru di KPK yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga menyaksikan pengucapan sumpah jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan tahun 2019-2023. Para pimpinan KPK yang mengucap sumpah jabatan, ialah:
1. Firli Bahuri, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Nawawi Pamolango, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
3. Lili Pintauli Siregar, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
4. Alexander Marwata, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
5. Nurul Ghufron, sebagai wakil ketua merangkap anggota.

Pengangkatan Firli Bahuri, Nawawi Pamolango, Lili Pintauli Siregar, dan Alexander Marwata berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan pengangkatan Nurul Ghufron dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129/P Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Acara pengucapan sumpah jabatan ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan yang hadir. (SetPres)

Sambutan Hangat Warga dalam Kunjungan Perdana Presiden Jokowi ke Malinau

MALINAU – Setelah meninjau jalan perbatasan di Kabupaten Nunukan, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dengan mengunjungi Kabupaten Malinau, Kamis, 19 Desember 2019. Kunjungan ke Malinau ini merupakan yang pertama kali bagi Presiden Jokowi.

Dari Bandara Yuvai Semaring, Kabupaten Nunukan, Presiden Jokowi lepas landas menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dan mendarat di Bandara Malinau Robert Atty Besing, Kabupaten Malinau.

Setibanya di Bandara Malinau, Presiden Jokowi disambut Tetua Adat Dayak Kenyah. Presiden kemudian menerima dan memakai pakaian adat Dayak serta topi adat Dayak Kenyah yang diserahkan oleh Tetua Adat Dayak Kenyah beserta 11 ketua suku yang ada di Kabupaten Malinau.

Kepala Negara kemudian menuju sebuah rumah makan di Kabupaten Malinau. Menurut Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, sepanjang perjalanan menuju ke rumah makan, masyarakat Malinau tumpah ruah ke jalan menyambut Presiden dengan antusias.

“Hampir semua penduduk Kota Malinau, kalau saya perkirakan separuh dari 40 ribu berarti 20 ribu (penduduk), itu keluar. Padat sekali tadi. Dari bandara sampai menuju restoran Batam tempat makan,” kata Gubernur Kaltara.

Sambutan hangat masyarakat Malinau juga terlihat dalam perjalanan pulang dari rumah makan kembali ke bandara. Tak sedikit warga yang meminta untuk berfoto bersama dengan Kepala Negara. Seperti biasa, Presiden pun menyempatkan untuk turun dan menyapa warga yang telah menantinya.

Tinjau Potensi Hydro Power

Dalam perjalanan kembali ke Kota Tarakan, Presiden Joko Widodo meninjau potensi hydro power dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI-AU. Menurut Gubernur Kaltara yang mendampingi Presiden dalam peninjauan, ada dua titik lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ditinjau Presiden, yakni Kayan I dan Kayan II.

“Pulang dari Malinau kita meninjau titik lokasi untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan I dan Kayan II,” ungkapnya.

PLTA Kayan tersebut berpotensi menghasilkan kapasitas listrik sebesar 9.000 megawatt dari lima bendungan yang akan dibangun secara bertahap. PLTA ini akan dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan listrik Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, serta untuk menambah ketahanan energi nasional.

Selain Sungai Kayan, potensi hydro power di Kalimantan Utara juga terdapat di Sungai Mentarang. PLTA Mentarang memiliki potensi kapasitas listrik sebesar 1.375 megawatt.

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis, 28 November 2019 lalu menyampaikan pentingnya mencari sumber-sumber energi baru. Potensi hydro power yang dimiliki Sungai Kayan merupakan salah satu sumber energi baru tersebut.

“Kalau yang namanya Sungai Kayan dibendung, ada 10 titik di situ, dan dipakai untuk hydro power pembangkit listrik tenaga air, muncul biayanya hanya 2 sen. Kalau kita pakai batu bara bisa 6-7 sen. Siapa yang bisa melawan angka 2 sen ini? Semuanya akan berbondong-bondong ke sini. Saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, ini akan kita mulai. Karena dari sini lah kita memiliki competitiveness, memiliki daya saing,” kata Presiden saat itu. (SetPres)

Presiden Kagumi Terminal Baru Bandara Internasional Syamsudin Noor

BANJARBARU – Setibanya di Provinsi Kalimantan Selatan, Presiden Joko Widodo langsung meninjau dan meresmikan terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor di Kota Banjarbaru, Rabu, 18 Desember 2019. Presiden mengaku kaget setelah melihat wajah baru bandara tersebut.

“Saya tadi masuk ke bandara yang baru ini saya betul-betul sangat kaget sekali. Kaget, karena biasanya di sana (bandara lama). Artinya bisa bayangin yang dulu kayak apa, yang sekarang kayak apa,” kata Presiden dalam sambutannya.

Kekaguman Presiden Jokowi bukan tanpa alasan. Dari sisi keluasan, terminal baru bandara tersebut memiliki luas 77.000 meter persegi, sangat jauh jika dibandingkan dengan terminal lama yang hanya seluas 9.000 meter persegi.

“Jadi berapa kali ini? 8 kali lipat dari yang lama. Kemudian kapasitasnya untuk penumpang, yang sebelumnya yang di sana itu 1,3 juta penumpang per tahun, di sini 7 juta penumpang per tahun. Kelihatannya loncatannya sangat tinggi,” ujarnya.

Meski demikian, Kepala Negara mewanti-wanti bahwa pertumbuhan pergerakan penerbangan dan penumpang di bandara tersebut tergolong tinggi. Dengan kondisi tersebut, lanjut Presiden, bukan tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan harus dibangun terminal yang lebih besar.

“Pertumbuhan pergerakan penerbangan 10 persen lebih. Pertumbuhan untuk penumpang 7 persen lebih. Artinya, bandara yang baru ini mungkin tidak ada 10 tahun lagi harus dibangun yang lebih gede lagi. Karena ada pertumbuhan yang sangat cepat sekali, 7 persen dan 10 persen itu pertumbuhan yang sangat tinggi sekali,” imbuhnya.

Presiden mengaku sempat heran dengan kondisi tersebut dan bertanya-tanya ada apa di Kalimantan Selatan. Menurutnya, yang jelas beberapa kota di Kalimantan Selatan memiliki intan. Hal ini tercermin juga dari desain Bandara Internasional Syamsudin Noor.

“Yang jelas, yang saya tahu di sini ada intan sehingga desainnya ini juga desain intan Martapura, desain bandara ini. Martapura, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru. Kalau intan ingat saya hanya tiga tempat itu,” ungkapnya.

WhatsApp Image 2019-12-18 at 5.03.32 PM

Presiden lantas mengingatkan kembali pentingnya pembangunan infrastruktur bagi sebuah negara. Menurutnya, di era persaingan antarnegara yang sangat ketat, jika Indonesia kalah bersaing dari negara lain, lupakan mimpi untuk jadi negara maju.

“Kalau kita kalah, daya saing kita kalah, ya jangan bermimpi kita jadi negara maju. Bersaing infrastruktur kita kalah? Ya sudah lupakan. Nanti bersaing SDM kita kalah? Ya lupakan,” tegasnya.

Oleh karena itu, sejak Presiden Jokowi menjabat pada 2014 lalu, dirinya terus berupaya mengejar pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur mulai dari jalan tol, bandara, pembangkit listrik, pelabuhan, hingga kawasan-kawasan industri terus dikebut pembangunannya oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

“Saya masuk di 2014, stok infrastruktur kita itu hanya 37 persen sehingga daya saing kita rendah. Kenapa pagi, siang, malam kita kejar yang namanya infrastruktur? Karena ke sana (tujuannya),” imbuhnya.

Setelah pembangunan infrastruktur selesai, Presiden mengungkapkan, maka giliran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk melanjutkannya dengan menyambungkan ke kawasan pertanian, perikanan, sentra industri kecil, kawasan industri besar, hingga kawasan wisata.

“Di sini juga sama, airport ini harus disambungkan dengan kawasan-kawasan yang tadi saya sebut. Kalau di sini ada kawasan wisata, sambungkan ke sana. Ada kawasan industri, sambungkan ke sana. Dan itu adalah tugas provinsi, kabupaten, dan kota setelah ini rampung,” ucapnya.

Dengan tersambungnya infrastruktur ke berbagai kawasan tersebut, Presiden berharap efek kehadiran infrastruktur juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Infrastruktur juga diharapkan bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi setempat.

“Ya bangga perlu lah, wah bangga sekarang airport di Kalimantan Selatan lebih gede dari airport yang lain, boleh. Tapi yang paling penting tindak lanjut dari ini sehingga menimbulkan trigger ekonomi, trigger pertumbuhan yang ada di daerah sehingga masyarakat betul-betul merasakan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meresmikan terminal baru Bandara Internasional Syamsudin Noor yaitu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor. (SetPres)

Presiden: Konstitusi Menjamin Kebebasan Memeluk dan Menjalankan Agama Bagi Setiap Penduduk

BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, ia tidak membenarkan adanya tindakan-tindakan pelarangan atau sweeping saat perayaan hari keagamaan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo menanggapi pertanyaan wartawan terkait kabar adanya larangan perayaan Natal di dua kabupaten di Sumatera Barat. Presiden menggelar pertemuan dengan wartawan di Borneo C Ballroom, Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019.

“Oh endak lah, di negara ini konstitusi kita menjamin. Sudah jelas kok, tegas itu di konstitusi kita. Jadi enggak perlu saya jawab, wong konstitusi kita sudah menjamin kita untuk memeluk agama dan menjalankan menurut kepercayaan masing-masing itu sudah dijamin konstitusi. Enggak perlu ada yang diragukan mengenai itu,” tegas Presiden.

Sebelumnya, saat memimpin rapat terbatas soal persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, pada Jumat, 13 Desember 2019 lalu, Presiden menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk menjaga situasi dan kondisi tetap kondusif. Ia juga ingin agar kerukunan antaranak bangsa tetap terjalin seperti sekarang ini.

“Saya minta TNI, Polri, dan BIN terus bersinergi melakukan tindakan pencegahan atau penangkalan dari setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang tahun baru 2020 ini,” tuturnya.

“Kita juga harus terus memperkuat nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerukunan, dan nilai-nilai persaudaraan di antara sesama anak bangsa sehingga dalam menjelang Natal dan Tahun Baru kenyamanan dan rasa aman masyarakat bisa kita hadirkan,” Presiden mengimbuhkan. (SetPres)

Presiden Sampaikan Komposisi Kandidat Dewan Pengawas KPK

BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo menyampaikan kriteria sejumlah kandidat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, akan ada lima figur yang akan mengisi posisi sebagai anggota Dewan Pengawas lembaga antirasuah tersebut.

“Mengenai Dewan Pengawas, ya nama-nama sudah masuk tapi belum kita finalkan karena hanya akan diambil lima,” kata Presiden saat berbincang dengan wartawan di Borneo C Ballroom, Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019.

Kelima figur calon anggota Dewan Pengawas KPK, kata Presiden, berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari hakim, jaksa, hingga ekonom. Kepala Negara memastikan bahwa figur-figur yang terpilih nantinya merupakan figur terbaik.

“Ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana, saya kira itu. Namanya nanti, ditunggu sehari saja kok. Yang jelas nama-namanya adalah nama-nama yang baik, saya memastikan nama yang baik,” tegasnya.

Turut mendampingi Presiden saat berbincang dengan wartawan antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (SetPres)

Presiden Optimistis Konsep Ibu Kota Baru Akan Berhasil

Presiden Joko Widodo optimistis konsep pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan berhasil meskipun daerah tersebut memiliki kondisi geografis yang menantang berupa bukit-bukit. Menurutnya, hal tersebut justru akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para arsitek yang akan merancang ibu kota negara.

“Setelah melihat kemarin, justru itu kalau kita bawa _urban planner_ atau membawa arsitek ke tempat lokasi saya berikan jaminan mereka pasti akan sangat senang sekali dengan kondisi yang naik turun berbukit seperti itu karena akan lebih cantik dan lebih indah dibanding kalau hanya datar saja. Saya pastikan itu, pasti mereka akan lebih senang kalau arsitek,” ujar Presiden saat berbincang dengan wartawan di Borneo C Ballroom, Hotel Novotel, Kota Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019.

Menurut Presiden, kondisi geografis ibu kota negara baru yang menantang tersebut juga akan dipermudah dengan pembangunan akses jalan tol yang menghubungkan kota-kota di sekitarnya.

“Sepaku dengan Balikpapan dekat sekali. Kemarin muter sampai dua setengah jam itu karena memang muter. Tapi kalau nanti tolnya dilangsungkan itu paling 30 menit sampai,” imbuhnya.

Lokasi yang kemarin ditinjau Presiden Jokowi juga dekat dan menghadap sebuah teluk. Menurut Presiden, kondisi tersebut juga akan mempercantik kawasan ibu kota negara nantinya.

Presiden menegaskan bahwa kawasan ibu kota negara merupakan kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang akan dihijaukan kembali. Untuk itu, secara khusus Presiden telah memerintahkan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar untuk membuat kebun bibit (nursery).

“Saya sudah perintahkan ke Menteri Kehutanan untuk dibuatkan kebun bibit, dibuatkan nursery yang kurang lebih 100 hektare yang mungkin akan memuat jutaan bibit di situ. Sehingga kawasan itu akan menjadi sebuah kawasan yang sangat hijau dan penuh dengan oksigen. Tidak ada polusi, enggak ada limbah, yang banyak orang berjalan kaki, naik sepeda, naik transportasi umum, yang bebas emisi. Yang ada adalah mobil-mobil listrik yang juga zero emission,” paparnya.

Sementara itu, untuk lini masa pembangunan ibu kota negara, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota paling lambat awal Januari 2020. Setelah itu, pemerintah akan mengajukan revisi undang-undang terkait ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Seingat saya ada 14 undang-undang yang ada di omnibus juga, bareng-bareng,” imbuhnya.

Sekitar tiga bulan setelah Januari, Presiden berharap semua proses tersebut telah selesai. Adapun gagasan besar desain diharapkan selesai dalam enam bulan ke depan atau pada bulan Juli 2020.

“Kemudian langsung dilakukan yang namanya _land clearing_ dan pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga kita harapkan nanti mulai tahun depan sudah dimulai pembangunan gedung-gedungnya. Terutama akan diselesaikan untuk gedung-gedung pemerintahan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Kepala Negara sendiri menargetkan klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali tersebut dapat selesai dalam kurun empat tahun atau pada 2023. Pembangunan klaster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listriknya.

“Untuk klaster yang lain, saya kira karena kita mengajak PBB, KPBU, mengajak swasta, baik yang klaster pendidikan, baik klaster kesehatan, baik klaster riset dan inovasi, termasuk nanti BUMN dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti ini juga akan dikerjakan secara paralel. Kira-kira gambaran besarnya itu,” tandasnya. (SetPres)