ok
Presiden Resmikan Jalan Tol Pertama di Kalimantan

KUKAR – Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi II, III, dan IV. Acara peresmian dipusatkan di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.

Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa tiga seksi sepanjang 58,7 kilometer telah selesai dibangun dari lima seksi dengan total panjang 99,3 kilometer. Adapun dua seksi yang masih dibangun yaitu seksi I dan seksi V.

“Jadi kurang dua seksi lagi, yaitu seksi I dan seksi V. Tapi tadi saya menanyakan kepada Dirut Jasa Marga ini akan diselesaikan nanti insyaallah paling lambat April 2020,” kata Presiden.

Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Dengan dibangunnya jalan tol tersebut, Presiden berharap kecepatan dan efisiensi bagi mobilitas orang maupun barang bisa didapatkan.

“Yang biasanya dari Balikpapan-Samarinda, Samarinda-Balikpapan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam, 6 jam PP, bila menggunakan jalan tol yang ada sekarang ini paling 1 jam atau 1 jam seperempat. Sehingga sekali lagi, kecepatan, efisiensi itu betul-betul bisa kita dapatkan,” jelasnya.

Menurut Kepala Negara, jalan tol ini juga akan memperlancar konektivitas antara dua pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, yang merupakan kota kegiatan ekonomi bisnis.

“Ini juga akan menciptakan ketersambungan yang saling melengkapi yang tadi sudah saya sampaikan, yang sebelumnya ditempuh 3 jam, sekarang menjadi 1 jam atau 1 jam lebih sedikit,” imbuhnya.

Selain itu, jalan tol ini juga akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi, seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi.

Presiden menjelaskan, jalan tol Balikpapan-Samarinda juga akan mempercepat akses masuk ke kawasan inti ibu kota negara baru. Lebih jauh, Presiden ingin agar pada 2020 akses jalan menuju kawasan ibu kota baru mulai disiapkan dan terkoneksi dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.

“Kita harapkan menjadi nilai plus karena dengan adanya jalan tol ini tersambung dua bandara, yang berada di Samarinda _airport_ Pranoto, dan Bandara Sepinggan di Balikpapan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. (SetPres)

Presiden Apresiasi Dukungan Tokoh Masyarakat Kaltim untuk Ibu Kota Baru

BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan berdialog bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dihelat di Rumah Makan De Bandar Resto, Kota Balikpapan, Selasa, 17 Desember 2019.

“Yang pertama, saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ini _kulo nuwun_, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita, ibu kota negara ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Presiden.

Di hadapan para tokoh, Presiden menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah melalui studi yang cukup lama. Bahkan, wacana terkait pemindahan ibu kota negara telah ada sejak zaman Presiden Soekarno, dan terus ada di setiap masa kepemimpinan presiden berikutnya.

“Kemudian Presiden berikut juga ingin memindahkan dari Jakarta, tetapi tetap masih di Jawa. Terakhir, Presiden sebelum saya juga ingin memindahkan ibu kota. Artinya memang ini sudah sebuah perjalanan panjang, keinginan kita untuk memindahkan ibu kota,” ungkapnya.

Kepala Negara lalu menjelaskan berbagai faktor yang mendorong inisiatif memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Misalnya faktor penduduk Indonesia yang sudah mencapai 267 juta jiwa, di mana 56 persennya atau sekitar 149 juta jiwa hidup di Jawa.

“PDB ekonomi itu 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti semuanya ke Jawa, lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tetapi semakin padat karena memang penduduknya datang dari seluruh penjuru Tanah Air,” paparnya.

Menurut Presiden, lahan ibu kota baru nanti akan mencakup kurang lebih 193 ribu hektare. Meski demikian, Gubernur Kalimantan Timur sendiri telah menyiapkan lahan sekitar 410 ribu hektare untuk kepentingan jangka panjang.

“Itu memang konsesi-konsesi HTI (hutan tanaman industri) yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena itu adalah hak milik negara,” jelasnya.

Presiden berharap pemindahan ibu kota ini tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta. Menurutnya, dengan pindahnya ibu kota, diharapkan ada sebuah transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.

“Sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini, saya sudah sampaikan kepada Menteri, agar kita install sistemnya. Sehingga waktu masuk birokrasi kita, sistem itulah yang nanti akan memberikan panduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespon setiap perubahan-perubahan,” ucapnya.

Di pengujung pengantarnya, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara.

“Sekali lagi kami sangat menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang, saya mendapatkan informasi dari Pak Gubernur, dukungan penuh terhadap kepindahan ibu kota ini,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden saat bertemu dengan tokoh masyarakat Kaltim yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. (SetPres)

Presiden Akan Tinjau Lokasi Ibu Kota Baru dan Resmikan Tol Balsam

BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa, 17 Desember 2019, bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur guna melakukan kunjungan kerja.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 07.30 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Kota Balikpapan, Presiden terlebih dahulu diagendakan untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat.

Setelahnya, Presiden akan menuju gerbang tol Samboja untuk meresmikan ruas tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi Samboja-Samarinda. Presiden juga akan meninjau langsung ruas tol yang diresmikan tersebut.

Pada sore harinya, Presiden dijadwalkan untuk meninjau lokasi ibu kota negara di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Usai meninjau lokasi tersebut, Presiden akan menuju hotel untuk beristirahat dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu turut pula Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (SetPres)

Presiden: Pindah Ibu Kota Bukan Sekadar Pindah Kantor Pemerintahan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan hendaklah tidak dipandang sebagai perpindahan kantor pemerintahan semata. Lebih dari itu, Presiden ingin perpindahan ibu kota menandai perubahan budaya dan sistem kerja.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.

“Saya ingin mengingatkan bahwa perpindahan ibu kota ini jangan dilihat sekadar sebagai pemindahan kantor pemerintahan. Bukan sekadar pindah lokasi. Tetapi kita ingin ada sebuah transformasi. Pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan basis ekonomi sehingga saya sampaikan kemarin juga bahwa sebelum kita pindah sistemnya sudah ter-install dengan baik,” ungkapnya.

Kepala Negara juga ingin perpindahan ibu kota ini dilihat sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Presiden meminta Indonesia belajar dari pengalaman beberapa negara yang kurang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya.

“Artinya bahwa perpindahan ibu kota ini adalah sebagai sebuah percepatan transformasi ekonomi. Kita harus belajar dari pengalaman beberapa negara yang pindah ibu kotanya, tapi ibu kotanya menjadi kota yang mahal. Ini jangan. Kemudian sepi, ini jangan. Kemudian yang menghuni hanya pegawai pemerintah plus diplomat, ini juga tidak,” jelasnya.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan agar perpindahan ibu kota ini dirancang sebagai perpindahan basis ekonomi menuju smart economy. Ia juga ingin perpindahan ibu kota ini juga menandai proses transformasi produktivitas nasional, transformasi kreativitas nasional, transformasi industri nasional, dan transformasi talenta-talenta nasional.

“Kalau tujuannya adalah membangun ibu kota yang menjadi mesin penggerak smart economy, maka rancangan ibu kota baru bukan hanya smart metropolis yang compact, yang nyaman, yang humanis, yang zero emision, tapi akan memiliki penanda bahwa negara kita telah melakukan transformasi ekonomi ke smart economy yaitu dengan dibangunnya klaster-klaster pendidikan, klaster-klaster riset dan inovasi,” ujarnya.

Presiden memberikan contoh, dalam klaster pendidikan ia membayangkan di ibu kota yang baru ini dibangun lembaga pendidikan tinggi kelas dunia yang bisa menciptakan talenta-talenta top global secara tepat. Di ibu kota baru ini juga, Presiden ingin dibangun pusat riset dan inovasi kelas dunia yang menjadikan ibu kota baru ini sebagai global innovation hub, menjadi titik temu inovasi global.

“Sudah saatnya talenta-talenta Indonesia, talenta-talenta global berkolaborasi mengembangkan smart energy, smart health, smart food production yang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita serta mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah kita untuk masuk dan terintegrasi dengan global value chain,” imbuhnya.

Dalam proses pembangunannya, Presiden ingin agar ibu kota yang dirancang sebagai kota pintar tersebut juga dibangun dengan cara-cara pintar. Menurutnya, Indonesia harus meninggalkan cara berpikir lama yang selalu melihat semuanya dari sisi anggaran dan sisi biaya.

“Kita harus berani menggunakan cara-cara baru yang lebih kreatif, termasuk dalam pemanfaatan teknologi-teknologi inovasi, dengan bantuan talenta-talenta hebat yang kita miliki yang berada di dalam negeri maupun yang saat ini belajar di berbagai negara di luar negeri,” tandasnya. (SetPres)

Transformasi Ekonomi untuk Tekan Impor Migas

JAKARTA – Selama beberapa tahun terakhir perekonomian Indonesia kerap dibayangi oleh defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang tak kunjung bisa diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah terlalu tingginya impor, terutama di sektor minyak dan gas (migas).

Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019, Presiden mendorong transformasi ekonomi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita. Dikit-dikit ngimpor, dikit-dikit ngimpor, terutama yang berkaitan dengan energi, barang modal dan bahan baku,” kata Presiden.

Impor di sektor migas menurut Kepala Negara sudah kelewat besar, yakni mencapai 700-800 ribu barel per hari. Hal ini yang kemudian membebani neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia. Padahal, Presiden mencontohkan, Indonesia sendiri mampu untuk menghasilkan gas dari substitusi batu bara yang melimpah.

“Lah kok impor? Lah ini yang senang impor. Bukan saya cari, sudah ketemu siapa yang senang impor, sudah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membikin batu bara menjadi gas gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin, ya sudah enggak ada impor gas lagi,” tegasnya.

Presiden menyayangkan Indonesia masih mengimpor minyak padahal sumur-sumur minyak Indonesia masih banyak. Demikian juga dengan impor avtur yang sebetulnya bisa ditekan karena salah satu turunan dari crude palm oil (CPO) adalah avtur.

“Kok kita senang impor avtur? Karena ada yang hobinya impor karena untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini,” imbuhnya.

Presiden lantas menyinggung Indonesia yang tidak pernah membangun kilang minyak selama 34 tahun. Padahal, jika Indonesia bisa membangun kilang minyak, Indonesia bisa mendapatkan banyak produk turunan sehingga tidak perlu mengimpor petrokimia yang nilainya sangat besar.

“Impor petrokimia ini gede sekali, Rp323 triliun impor kita petrokimia. Saya hapal di luar kepala karena tiap hari jengkel, jadi hapal. Coba, triliun ya bukan miliar,” katanya.

Di samping itu, Presiden juga menyayangkan Indonesia masih mengekspor bahan-bahan material dalam bentuk mentah, seperti nikel, bauksit, dan batu bara. Melalui transformasi ekonomi, Presiden ingin agar barang-barang tersebut diekspor dalam bentuk setengah jadi atau bahan jadi.

“Ini yang harus diubah menjadi barang jadi atau bahan setengah jadi minimal. Kalau ini bisa dilakukan, target saya tiga tahun ini harus rampung hal-hal yang tadi saya sampaikan. Daerah saya minta ini dibantu hal-hal seperti ini untuk perizinan sehingga transformasi ekonomi itu betul-betul terjadi. Kalau ini terjadi, enggak ada yang namanya defisit transaksi berjalan lagi. Gol kita ke sana,” ungkapnya. (SetPres)

Pemerintah Segera Ajukan Omnibus Law ke DPR

JAKARTA – Pemerintah akan segera mengajukan omnibus law kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna menyederhanakan regulasi yang dianggap menghambat kerja pemerintah dan menghambat investasi. Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya ada tiga omnibus law yang akan diajukan oleh pemerintah.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019.

“Sebentar lagi, mungkin minggu ini, kita akan mengajukan kepada DPR yang namanya omnibus law. Pertama nanti berkaitan dengan perpajakan, mungkin nanti awal Januari kita juga akan ajukan yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja. Ketiga nanti yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita mau konsentrasi ke sana,” kata Presiden.

Menurut Presiden, dengan omnibus law pemerintah dapat merevisi banyak undang-undang secara sekaligus. Berdasarkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Presiden menyebut setidaknya ada 82 undang-undang yang akan dipangkas lewat omnibus law.

“Ini kalau kita ajukan ke DPR satu-satu, 50 tahun belum tentu selesai. Sehingga kita ajukan langsung kepada DPR. Bu Puan, ini 82 UU, mohon untuk segera diselesaikan. Saya bisik-bisik, Bu kalau bisa jangan sampai lebih dari 3 bulan karena perubahan-perubahan dunia ini cepat banget,” ujarnya.

Tidak hanya deregulasi di tingkat pusat, Presiden juga mendorong deregulasi dilakukan di tingkat daerah melalui revisi dan penyederhanaan peraturan daerah (perda). Menurutnya, perda-perda yang dirasa menghambat dan membebani kerja pemimpin daerah, sebaiknya diajukan untuk dipangkas secara sekaligus.

“Ajukan saja (perda yang menghambat), bareng-bareng pangkas, sehingga bapak ibu semuanya bisa bekerja lebih cepat, lincah, fleksibel terhadap situasi perubahan-perubahan nasional maupun perubahan dunia. Ini gunanya itu,” imbuhnya.

Kepala Negara menjelaskan, saat ini regulasi yang ada di Indonesia mencapai 42 ribu. Hal ini yang menurutnya membuat gerak pemerintah menjadi terhambat ketika akan melakukan suatu keputusan.

“Kita akan memutuskan apa, diatur oleh 42 ribu regulasi. Bayangkan. Mau ke sana, Pak ada peraturan ini enggak boleh. Mau ke sini, Pak ada peraturan ini enggak boleh. Mau apa kita? Diam saja. Enggak mau saya. Ditinggal benar kita oleh negara-negara lain,” lanjutnya.

Untuk merespon perubahan dunia dengan cepat, selain menyederhanakan regulasi, pemerintah juga hendak menyederhanakan birokrasi menjadi lebih ramping dan fleksibel. Salah satu caranya, yaitu dengan pemangkasan eselon III dan IV dan diganti dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Nanti dengan big data yang kita miliki, dengan jaringan yang kita miliki, memutuskan jadi cepat sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter. Ini bukan barang yang sulit, barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun di nasional. Tapi juga perlu saya sampaikan ini tidak akan mengurangi income dan pendapatan dari yang terkena pemangkasan. Jangan ada yang khawatir mengenai ini,” tandasnya. (SetPres)

Tekan Angka Stunting, Presiden: Pemda Harus Turut Ambil Bagian

JAKARTA – Salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo ingin agar pemerintah pusat dan daerah memiliki gagasan besar dan perencanaan yang sama.

Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019, Presiden juga menyoroti masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi.

“Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota harus sama gagasan besarnya, sama perencanaannya, sama ide besarnya. Urusan yang berkaitan dengan kematian ibu dan anak, ibu dan bayi, tolong menjadi perhatian besar kita. Angka kita masih gede sekali urusan ini. Angka kematian ibu coba dilihat, masih tinggi sekali, hati-hati. Ini ada yang perlu kita perbaiki di sini,” ujar Presiden.

Tak hanya soal kematian ibu dan bayi, masalah stunting atau kekerdilan juga menjadi perhatian besar pemerintah. Terkait hal ini, Kepala Negara ingin agar pemerintah daerah turut serta dalam mengurangi angka kekerdilan yang masih tinggi di Indonesia.

“Pemerintah daerah harus ikut campur ke sana, terutama yang sudah pada posisi petanya merah itu hati-hati. Semua daerah, semua provinsi ada semuanya. Dulu kita lima tahun yang lalu kita angkanya 37 persen, gede banget. Sudah turun menjadi 28 persen. Tapi itu masih tinggi sekali. Target kita dalam lima tahun ke depan harus mencapai angka 14 (persen), meskipun di dalam perencanaan 19 (persen), saya enggak mau, saya minta 14 (persen),” tegasnya.

Untuk mencapai target angka tersebut, Presiden lantas membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan, misalnya dengan pemberian makanan tambahan di sekolah. Presiden ingin agar di sekolah para siswa diberikan asupan seperti kacang hijau, susu, hingga telur.

“Sekolah tiap sabtu minum susu. Itu murah, tapi harus kita lakukan. Sekolah suruh makan telur, saya ingat dulu. Tapi kalau dulu makan telurnya hanya seperempat. Kalau sekarang telur 1 murah sekali, bagi-bagi. Protein ayam bagi, sekarang ayam juga murah. Saya ingat betul itu. Ini yang harus kita kerjakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya.

Perbaikan gizi pada anak-anak tersebut menurut Kepala Negara adalah dasar sebelum menginjak pada tahapan pembenahan di bidang pendidikan, yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, diharapkan sumber daya manusia Indonesia ke depannya bisa bebas stunting.

“Kalau anak-anak kita sudah gizinya baik, sehat semuanya, baru kita menginjak yang namanya pendidikan. Vocational school, vocational training itu tahapan berikutnya, tapi urusan dasar ini harus rampung dulu,” ucapnya.

“Hati-hati ini informasi dari Bank Dunia, 54 persen tenaga kerja kita sekarang itu terkena stunting dulunya. Ini kita enggak mau kejadian seperti itu. Ke depan, SDM-SDM kita harus bebas dari yang namanya stunting,” imbuhnya.

Di samping soal stunting, Presiden juga ingin agar pemerintah daerah mendukung program kartu prakerja dan mempermudah masuknya investasi di daerah yang tujuan utamanya adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Demikian juga dengan program pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menggelar pelatihan bagi pekerjanya.

“Ini tolong juga nanti daerah ikut mendorong dan menginformasikan ini. Yang melakukan training kepada para pekerja, yang hasilnya kelihatan akan diberikan pengurangan pajak. Ini semua negara melakukan, kita mulai tahun depan juga melakukan,” tandasnya. (SetPres)

Presiden Ingin Pemda Sambungkan Infrastruktur ke Sentra Produksi dan Pariwisata

JAKARTA – Infrastruktur merupakan salah satu fondasi bagi bangsa Indonesia agar mampu bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia. Untuk itu, pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan dengan menyambungkan infrastruktur yang telah ada ke kawasan-kawasan industri dan pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019.

“Kita ingin menyambungkan infrastruktur yang telah ada ini ke kawasan-kawasan industri, kepada kawasan-kawasan produksi pertanian, kepada kawasan-kawasan produksi perikanan, kepada kawasan-kawasan wisata yang ada di setiap provinsi di setiap daerah,” kata Presiden.

Kepala Negara memberi contoh, jalan tol yang telah dibangun bisa disambungkan ke kawasan-kawasan pertanian. Menurutnya, penyambungan infrastruktur tersebut akan menjadi tugas dari pemerintah daerah (pemda), baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Tugas bapak ibu dan saudara-saudara semuanya adalah menyambungkan itu. Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa berkonsultasi kepada Menteri PU. Berkonsultasi. Nanti saya takutnya diasosiasikan lain, semuanya berbondong-bondong konsultasi,” ungkapnya.

Selain jalan tol, Presiden juga ingin agar bandara yang telah, sedang, atau akan dibangun juga disambukan dengan kawasan-kawasan wisata. Secara khusus Presiden menyebut pembangunan di lima destinasi wisata prioritas, yaitu Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Manado.

“Kita memang baru konsentrasi ke lima ini dulu, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado. Setelah ini selesai, tugasnya Menteri Pariwisata untuk promosi besar-besaran, kemudian melanjutkan Kementerian PU dan Kementerian Perhubungan untuk membangun lima yang berikutnya: Bangka Belitung, Wakatobi, Bromo, Raja Ampat, dan Morotai. Jadi fokus kita ini jelas,” paparnya.

Tak hanya bandara, Presiden juga ingin agar pelabuhan-pelabuhan bisa terkoneksi dengan kawasan-kawasan produksi, perkebunan, pertanian, hingga sentra-sentra industri kecil. Ia tidak ingin pelabuhan yang sudah jadi justru tidak didukung dengan jalan akses menuju pelabuhan tersebut.

“Ada juga pembangunan pelabuhan di sebuah provinsi, ini di Kalimantan, tapi jalan menuju ke situ tidak disambung. Untuk apa pelabuhan itu?” tegasnya.

Untuk membangun infrastruktur tersebut, Presiden meminta agar swasta diberikan kesempatan untuk turut membangun agar mengurangi beban pemerintah. Jika swasta tidak mau, misal karena alasan internal rate of return yang rendah, barulah BUMN yang mengerjakan.

“Kalau BUMN juga angkat tangan, baru pemerintah lah yang ketiga masuk supaya tidak menekan fiskal kita, tidak menekan APBN kita. Inilah proses-proses yang kita semuanya harus tahu,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta pemerintah daerah turut mendukung hal tersebut dengan mempermudah pemberian izin bagi swasta yang ingin turut membangun infrastruktur. Apalagi jika pembangunan tersebut berupa industri yang berorientasi ekspor, Presiden meminta pemerintah daerah untuk membuka ruang investasi yang selebar-lebarnya.

“Apalagi pembangunan industri, apalagi industrinya berorientasi ekspor, sudah bolak-balik saya sampaikan, tutup mata tanda tangan menit itu juga kalau ada yang minta. Karena selain membuka lapangan kerja, juga akan mengurangi defisit transaksi berjalan kita, defisit neraca perdagangan kita,” jelasnya. (SetPres)

Presiden Ingin PSSI Bersiap untuk Piala Dunia U20

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 Desember 2019. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi ingin agar PSSI bersiap untuk Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia tahun 2021 nanti.

“Saya enggak akan mengomentari mengenai sepak bola kita kemarin di SEA Games, tapi saya ingin melihat ke depan saja bahwa nanti di 2021 kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara meminta seluruh jajaran PSSI untuk mempersiapkan berbagai aspek terkait ajang kompetisi sepak bola dua tahunan tersebut. Terlebih mengingat terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 bukan merupakan hal yang gampang.

“Ini betul-betul saya minta segala sesuatu dipersiapkan, mulai dari promosi acara, mulai melihat lagi transportasi, akomodasi, stadion, semuanya, karena ini event yang juga tidak mudah kita dapatkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, ia berpesan kepada seluruh jajaran PSSI agar mulai berbenah diri, terutama terkait perbaikan kompetisi.

“Mulai harus berani berubah. Oleh sebab itu dari dulu saya sampaikan sistem dan proses kompetisi itu harus diperbaiki besar-besaran karena dari situlah akan muncul bibit-bibit yang baik dan pentingnya pembinaan dari sejak usia dini,” ungkapnya.

Di awal pertemuan, Presiden juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Untuk diketahui, Iriawan terpilih sebagai ketua umum dalam gelaran Kongres Luar Biasa PSSI yang dihelat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 2 November 2019 lalu.

“Saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu atas terpilihnya Bapak Mochamad Iriawan sebagai Ketua Umum PSSI periode 2019-2023,” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan pengurus PSSI, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (SetPres)

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Terbatas Persiapan Natal dan Tahun Baru

JAKARTA – Menjelang libur dan perayaan Natal 2019 serta Tahun Baru 2020, pemerintah berkoordinasi dan bersiap untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 Desember 2019, memimpin rapat terbatas mengenai persiapan Natal dan Tahun Baru. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah jajaran terkait dan berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta.

“Ini memang rapat rutin. Saya hanya ingin memastikan, mengecek, yang pertama mengenai ketersediaan dan stabilitas harga pangan serta bahan-bahan pokok agar terjaga dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara meminta jajarannya agar selain menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan dan pokok tetap terjaga, juga memastikan bahwa pasokan dan distribusi tersebut berjalan dengan lancar.

Sementara dari sisi pelayanan transportasi, Presiden menginstruksikan jajarannya untuk menyiapkan dengan baik mengenai fasilitas dan kesiapan moda transportasi umum baik darat, laut, dan udara. Keselamatan dan kenyamanan para pengguna layanan menjadi prioritas yang harus benar-benar diperhatikan.

“Pelayanan transportasi agar disiapkan dengan baik. Kesiapan dari berbagai moda transportasi baik darat, laut, maupun udara benar-benar tidak ada masalah nantinya, termasuk kecukupan stok BBM selama Natal dan Tahun Baru,” ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan aparat berwenang untuk tetap menjaga situasi dan kondisi keamanan yang kondusif serta kerukunan yang terjalin seperti sekarang ini.

“Saya minta TNI, Polri, dan BIN terus bersinergi melakukan tindakan pencegahan atau penangkalan dari setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjelang tahun baru 2020 ini,” tuturnya.

“Kita juga harus terus memperkuat nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kerukunan, dan nilai-nilai persaudaraan di antara sesama anak bangsa sehingga dalam menjelang Natal dan Tahun Baru kenyamanan dan rasa aman masyarakat bisa kita hadirkan,” Presiden mengimbuhkan. (SetPres)