ok
Peringatan HKP, Zairullah Ajak Generasi Muda Kokohkan Nilai Pancasila

BATULICIN – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) dipimpin Presiden Joko Widodo, Jumat (01/10/2021). Bertempat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Selain Presiden, turut dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ketua DPR Puan Maharani. Serta dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Secara Virtual, seluruh Kepala Daerah dan jajaran nya turut menyaksikan di kantor masing masing.

Tak terkecuali Bupati Tanah Bumbu H.M Zairullah Azhar dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Muh. Rusli di ruang DLR kantor Bupati.

Usai prosesi, Bupati berharap kepada generasi muda agar memaknai Pancasila secara dalam, dimana esensi peringatan ini adalah bagaimana mempertahankan negara dengan komitmen dasar Pancasila.

Harapannya lagi agar seluruh generasi bangsa ini terus bertekad mengokohkan nilai Pancasila kedalam setiap prilaku di kehidupan bermasyarakat.

“Kalau itu kita terapkan, insya Allah bangsa ini akan semakin sukses dan maju terutama persatuan akan semakin kokoh,” tutupnya. (Win)

Bupati Tanah Bumbu Ikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021

BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar didampingi Staf Ahli Bupati Anwar Salujang dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Syamsudin, mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 yang digelar secara virtual melalui video teleconference di ruang Digital Live Room (DLR), Selasa (14/09/2021).

Kegiatan ini, dengan agenda Talkshow bertema “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, sekaligus Launching Buku yang berjudul “Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020”.
.
Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021 hari pertama dibuka dengan penyampaian keynote speech oleh Menteri Keuangan yang memberikan apresiasi kepada pihak yang telah melakukan sinergi kuat dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel, dan transparan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah, baik pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan melibatkan para penegak hukum.

“Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 di Jakarta.

Ia menyebutkan lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara ini meliputi Polri, Kejaksaan Agung, KPK, BPK RI, BPKP dan LKPP.

Ia menegaskan pelibatan lembaga-lembaga penegak hukum dilakukan dalam rangka menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah.

“Kita memahami akan terjadi adanya risiko penggunaan uang negara sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan melibatkan lembaga penegak hukum,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Ia tak memungkiri bahwa mengatur keuangan negara di tengah krisis sangat tidak mudah mengingat banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang secara tiba-tiba harus dilakukan refocusing terhadap anggarannya.

Terlebih lagi, beberapa K/L juga mendadak mendapat anggaran sangat besar karena harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kemenkop UKM, dan BNPB.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan K/L dan pemerintah daerah yang saya yakin menghadapi situasi luar biasa tidak mudah,” ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Sri Mulyani menyatakan K/L dan pemerintah daerah telah mampu melewati tantangan dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara pada tahun lalu.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dengan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dari 86 LKKL atau 97,7 persen dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) beropini WTP.

Opini WTP turut diberikan kepada 486 pemerintah daerah (pemda) dari 542 pemda atau 89,7 persen yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota, dan 365 pemerintah kabupaten.

“Peningkatan kualitas laporan keuangan pada situasi extraordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Saya sampaikan penghargaan untuk seluruh K/L dan pemda yang terus menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya,” ujar Menkeu Sri Mulyani. (Adi).

Pemkab Ikuti Peringatan Haornas 2021

BATULICIN – Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXVIII Tahun 2021 berlangsung secara virtual pada Kemis (09/09/2021).

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu diwakili Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporapar), Hamaludin Taher beserta jajaran yang mengikuti peringatan itu dari Ruang Rapat Sekda Kantor Bupati Tanah Bumbu,

Haornas tersebut bertemakan “Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju”.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali dalam sambutannya mengatakan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden sebagai payung hukum untuk pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional ini.

“Tepatnya, Presiden pada hari ini tanggal 9 September 2021 telah menandatangani Perpres Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, juga sebagai penanda bahwa hari ini telah lahir harapan baru untuk prestasi olahraga Indonesia,” jelasnya.

Berkenaaan dengan Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXVIII ini, Pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah berprestasi dalam berbagai kejuaraan tingkat dunia khususnya di ajang Olimpiade dan Paralimpiade.

Didalam Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah menempatkan Olimpiade dan Paralimpiade setara, tidak ada perbedaan antara atlet Olimpik dan paralimpik. Karena usaha, perjuangan dan kerja kerasnya sama.

“Maka khususnya para atlet difabel, para atlet paralimpik tetaplah bersemangat, karena Pemerintah menempatkan mereka sama dengan atlet-atlet olimpik lainnya,” ungkap Zainudin.

Sejalan dengan itu, maka penghargaan juga diberikan kepada mereka yang telah berkontribusi terhadap binaan dan pengembangan olahraga di tanah air.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional XXXVIII Tahun 2021 pada seluruh insan olahraga Indonesia, yang selalu mendukung kemajuan-kemajuan olahraga di Indonesia.

Peringatan Hari Olahraga Nasional tahun ini diperingati dengan tahapan prestasi yang membanggakan, seperti raihan berbagai medali dalam ajang olimpide dan paralimpiade Tokyo ditahun 2020.

Pencapaian prestasi yang menginspirasi seluruh bangsa bukan hanya membuat semuanya bangga, tapi juga memacu lahirnya prestasi olahraga yang lebih gemilang dimasa yang akan datang.

“Kami memberikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perjuangan dan kerja keras para atlet, ketekunan dari para pelatih yang telah mampu mengasah talenta-talenta hebat, sehingga mengharumkan nama bangsa melalui prestasi olahraga,” ujar Presiden mengakhiri arahannya. (Ags)

Pemkab Ikuti Rakor Evaluasi PPKM

BATULICIN – (Pemkab) Tanah Bumbu mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang digelar secara virtual, Senin (15/06/2021) malam.

Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (RI), Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Hadir juga dalam Rakor itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonsia Maju, Jaksa Agung, Kasatgas Covid-19 Nasional, serta kepala daerah mulai dari gubernur, bupati/wali kota dari berbagai provinsi di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, H Ambo Sakka mewakili Bupati Tanah Bumbu, bersama sejumlah pejabat serta Porkopimda Kabupaten Tanah Bumbu, mengikuti Rakor tersebut melalui Digital Live Room lantai 4 Kantor Bupati Tanah Bumbu.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah mengumumkan perpanjangan PPKM Mikro dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2021.

PPKM merupakan kebijakan baru pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia. Istilah ini berbeda dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Mekanisme PPKM dan PSBB berbeda.

Kebijakan penerapan PSBB merupakan inisiatif awal berupa pengajuan pembatasan ada di Pemerintah Daerah. Sementara, pembatasan PPKM ada di tangan Pemerintah Pusat.

Dengan berakhirnya pemberlakuan PPKM Mikro pada hari ini, 14 Juni 2021, pemerintah melaksanakan evaluasi dengan seluruh kementerian, lembaga, serta daerah yang ditetapkan melaksanakan PPKM. Dari hasil Rakor tersebut pemerintah kembali akan memperpanjang penerapan PPKM Mikro.

Adapun lanjut Darmawan, kebijakan PPKM Mikro diterapkan untuk menekan kasus positif serta melandaikan kurva penyebaran Covid-19.

“Intinya, pemerintah meminta untuk lebih meningkatkan lagi pelaksanaan PPKM di daerah. Dan ini (PPKM) akan terus diperpanjang lagi,” jelasnya. (Pro)

Bahas Penangan Covid, Bupati Tanbu Ikuti Arahan Presiden RI

BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar menghadiri acara ‘Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Indonesia Tahun 2021’ di Istana Negara secara virtual di Ruang DLR, Senin (17/5/2021).

Kehadiran Bupati didampingi Wakil Ketua DPRD Tanbu Said Ismail serta perwakilan Forkopimda setempat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya mengawali dengan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri bagi umat muslim dan selamat memperingati hari kenaikan Isa Almasih bagi umat Nasrani.

Kemudian, ia memaparkan mengenai kondisi mudik lebaran yang mendapat perhatian khusus. Disebutkannya, ada 1,5 juta orang mudik selama 6 hingga 17 Mei.

“Awal dulu saya sampaikan ada 33 persen (yang mudik). Kemudian, saya larang sehingga turun jadi 17 persen dan terus turun saat ada penyekatan sekitar 1,1 persen. Meski begitu, saya melihat masih banyak yang datang ke tempat wisata. Diharapkan, kasus aktif bisa turun lagi dimana pada Februari sebagai puncaknya jumlah kasus sebanyak 176 ribu tapi kini turun menjadi 90-an ribu. Ini yang terus kita tekan sehingga membutuhkan konsistensi. Hati-hati karena gelombang kedua dan ketiga sangat berbahaya, seperti halnya di negara-negara tetangga kita yang lockdown hingga Juni,” paparnya.

Disebutkannya, di Pulau Sumatera dan pulau lainnya mulai ada kenaikan kasus Covid-19. Tercatat, ada 15 provinsi yang kasusnya mengalami peningkatan.

“Ini perkembangan kasus mingguan di Pulau Sumatera seperti di Aceh, Sumut, Sumbar, Babel, Jambi, Sumsel, dan Lampung. Disana, kasusnya tinggi tapi ada penurunan. Yang trennya turun cuma Bengkulu sehingga dapat cap ‘hijau’ tapi bukan zona hijau,” terangnya.

Soal keterisian tempat tidur di rumah sakit sekarang 29% secara nasional. Mengenai keterisian hotel juga mendapat sorotan seperti di Provinsi Kepri yang tingkat okupansi hotelnya naik sehingga secara ekonomi baik tapi tetap harus dikendalikan.

“Saya berharap gubernur bisa memahami angka ini,” tegasnya.

Selain soal kasus Covid-19, Presiden menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2020 yakni 2,97%. Kemudian di kuartal kedua, turun menjadi minus 5%. Untuk kuartal pertama 2021, masih minus 0,74%, sedangkan target kuartal kedua sekitar diatas 7%.

“Seluruh gubernur, bupati, dan walikota memiliki tanggungjawab yang sama dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Saya meyakini target itu bisa tercapai. Yang penting, tetap harus hati-hati sehingga penanganan Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi bisa sejalan seiring,” harap Presiden. (Win)

Bupati Ikuti Musrenbang 2021

BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar menyaksikan live streaming acara Musrenbang 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yang di gelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) yang di hadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Zairullah Azhar menyaksikan kegiatan tersebut dari ruang kerjanya pada pukul 11.00 waktu setempat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana kerja pemerintah di 2022 masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Titik tekan dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19.

“Rencana kerja pemerintah di tahun 2022, tahun depan ini masih mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Harus kita ingat fondasi paling awal dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19,” kata Jokowi saat membuka Musrenbang 2021 Kementerian Bappenas, Selasa (04/05/2021).

Jokowi mengingatkan jajarannya agar segera mempercepat belanja pemerintah seperti realisasi bantuan sosial (bansos), padat karya, mendorong belanja masyarakat, dan lain sebagainya.

“Demand side harus diperbesar, sisi permintaan harus diperbesar,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mencairkan APBD-nya yang masih mengendap di bank. Jumlahnya tak main-main, yakni Rp182 triliun. Pencairan dana tersebut akan mengerek pertumbuhan ekonomi.

“Kemarin ssaya sudah ingatkan di akhir Maret 2021, di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten, kota, Rp182 triliun, yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi,” tuturnya.

Jokowi juga mendorong industri segera bangkit dan pekerjaannya mulai bekerja agar pertumbuhan ekonomi bisa terkerek naik. Namun demikian, Kepala Negara juga mengingatkan agar sektor industri menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Jangan ditawar-tawar mengenai ini,” tandasnya.

Di sisi lain, reformasi struktural secara besar-besaran harus dilakukan, apalagi saat ini Undang-undang Cipta Kerja sudah disahkan. Jokowi ingin kementerian/lembaga dan Pemda sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.

“Harus kita rencanakan sejak sekarang bahwa nilai tambah di sektor industri harus ditingkatkan, ketahanan pangan harus meningkat dan pemulihan sektor pariwisata harus berjalan dengan baik. Kita juga harus memperoleh manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah pada green economy, ini hati-hati, ini ke depan mengenai green economy, kita juga harus menyadari bahwa kita adalah salah satu paru-paru terbesar dunia, dan kita bisa memperoleh manfaat besar dari hutan tropis, hutan mangrove yang kita miliki,” tutup Jokowi. (Pro)

Bupati Ikuti Rakor Kepala Daerah se Indonesia

BATULICIN – Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) Zairullah Azhar bersama unsur Forkopimda Kabupaten Tanbu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dengan Kepala Daerah se – Indonesia secara virtual di Digital Live Room Kantor Bupati, Rabu (28/04/2021).

Rakor tersebut diawali dengan sambutan dari Mendagri, Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito berharap agar setiap Kepala Daerah dapat berinovasi dan berkontribusi dalam membangun daerahnya masing-masing.

“Saya berharap setiap Kepala Daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing dan saling berkontribusi untuk percepatan pembangunan nasional,” tegas Tito selaku Mendagri.

Rapat tersebut dilanjutkan dengan pengarahan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo. Presiden menegaskan bahwa pertemuan di sore hari ini membahas terkait Covid-19 dan perekonomian.

Beliau memberi gambaran terkait perkembangan Covid-19 di India. Sebagaimana diketahui, kurva perkembangan Covid-19 di India mulai bulan November hingga Januari berhasil melandai. Dalam kurun waktu tersebut, Menteri Kesehatan di India pernah menyampaikan bahwa kunci kurva tersebut dapat menurun yaitu dengan melakukan Lockdown. Namun akhir-akhir ini, terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 di India yang sangat meningkat hingga mencapai 350.000 per hari.

Untuk itu, Presiden berharap sekecil apapun kasus aktif yang ada di provinsi dan di kota agar terus dipantau dan jangan lengah. Presiden meminta agar Pemerintah Daerah dapat tetap mengikuti kurvanya. Begitu juga dengan vaksinasi harus terus dipantau pelaksanaannya.

Terkait momen libur panjang Idul Fitri yang akan datang, Presiden berharap agar lebih berhati-hati, karena tahun lalu ada 4 kali momen libur panjang yang kenaikan kasus positifnya melonjak. Maka dari itu, diharapkan kepada setiap Kepala Daerah untuk turut serta mensosialisasikan himbauan larangan mudik kepada masyarakat.

“Saya ingat betul pada bulan Januari, kita pernah mencapai angka 14.000 sampai 15.000 kasus positif Covid-19 per harinya. Untuk itu, disiplin protokol kesehatan harus diterapkan lebih ketat kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan Forkopimda diharapkan untuk turut dapat menegakkan disiplin protokol kesehatan di daerahnya, sehingga kenaikannya tidak seperti tahun lalu,” tegas Presiden.

Terkait perekonomian, Presiden menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini sebesar 4,5% – 5,5% dan mulai bulan Maret hingga April ini perekonomian kita sudah menuju normal kembali. Hal tersebut dapat kita capai dan sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi kuartal kedua di tahun 2021 ini.

“Kalau kita dapat menekan angka covid-19 tanpa membuat guncangan di perekonomian nasional, tentunya target ini dapat tercapai. Oleh sebab itu saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, agar turut dapat bersinergi terkait hal ini. Pemerintah Daerah juga agar menyegerakan belanja APBD. Selain itu, Bansos dan bantuan BLT juga harus segera tersalurkan seluruhnya,” lanjut Presiden.

Rapat tersebut ditutup dengan pengarahan dari Presiden terkait investasi. Presiden menegaskan agar pelayanan yang diberikan dari Daerah kepada masyarakat dipermudah, terutama yang berkaitan dengan perizinan, karena kunci pertumbuhan ekonomi tentunya sangat tergantung sekali kepada investasi. (Pro)

Bupati Tanah Bumbu Ikuti Rakor Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak

BATULICIN – Presiden RI Ir. Joko Widodo secara resmi membuka rapat koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se Indonesia yang membahas hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020.

Dari ratusan pasangan kepala daerah hasil Pilkada yang hadir dalam pelaksanaan secara virtual itu turut dihadiri Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar di ruang DLR Kominfo Rabu (14/04/2021) Kantor Bupati.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam laporannya menjelaskan, bahwa sampai saat ini terdapat 185 pasangan kepala daerah hasil Pilkada 2020 yang telah dilantik. Jumlah itu terdiri 5 pasangan gubernur, 152 pasangan bupati, dan 28 pasangan wali kota.

Mendagri lebih jauh menguraikan, dari total 185 pasangan tersebut, 114 orang diantaranya merupakan pejabat petahana atau pernah menduduki kursi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sedangkan sisanya, sebanyak 255 orang merupakan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang baru kali pertama menjabat.

Mendagri menambahkan, jumlah pasangan kepala daerah yang belum dilantik sebanyak 85 pasangan. Jumlah itu terdiri dari 4 pasangan gubernur, 72 pasangan bupati, dan 9 pasangan wali kota. Tito mengatakan, pasangan yang belum dilantik direncanakan bakal dilantik secara serentak pada akhir April 2021 dan Juli 2021.

Mendagri menjelaskan, masih adanya pasangan kepala daerah yang belum dilantik, akibat adanya sengketa perselisihan hasil Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan keputusan MK, masih ada 14 daerah yang melaksanakan pemilihan suara ulang. Selain itu, kondisi ini akibat masih adanya kepala daerah yang belum rampung masa jabatannya.

Selain arahan dan pembekalan dari Presiden Joko Widodo, sejumlah pejabat negara juga turut memberi pengarahan, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kemudian Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kegiatan ini ditutup oleh Mendagri, dengan mengangkat tema utama kegiatan adalah Stabilitas Politik dan Keamanan, Pemulihan Ekonomi, serta Penanganan Covid-19. (Win)

Tiga Prioritas Kerja Pemerintah Hadapi Tantangan Pandemi Covid-19

JAKARTA – Penyebaran virus korona yang kini menjadi pandemi global tak hanya berisiko terhadap kesehatan masyarakat dunia, tapi juga berimplikasi bagi perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya akan berada di kisaran 1,5 persen dari sebelumnya sebesar kurang lebih 3 persen. Demikian halnya dengan Indonesia yang juga diprediksi akan mengalami penurunan oleh karena pandemi global ini.

“Tantangan ini harus kita hadapi dan harus kita jawab!” kata Presiden dalam arahannya saat menggelar rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 20 Maret 2020.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan jajarannya untuk memangkas rencana belanja yang dianggap tidak prioritas di saat sekarang ini baik yang ada di APBN maupun APBD. Selain itu, Kepala Negara juga meminta realokasi APBN dan APBD tersebut untuk tiga kegiatan prioritas pemerintah di tengah wabah virus korona.

“Yaitu yang pertama di bidang kesehatan, terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Yang kedua, social safety net, atau bantuan sosial. Yang ketiga, yang berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka bisa tetap berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK,” ujarnya.

Adapun belanja anggaran berupa perjalanan dinas, belanja rapat, dan pembelian barang-barang yang tidak prioritas dimintanya ditangguhkan terlebih dahulu. Instruksi tersebut berlaku untuk seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

“Daya beli masyarakat betul-betul harus menjadi perhatian kita terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana,” imbuhnya.

Terkait dengan kebijakan bantuan sosial pemerintah, Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajarannya agar kelanjutan dan pelaksanaan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera (Rastra) dapat dilakukan sedini mungkin.

Hal yang sama juga berlaku bagi program rutin Dana Desa yang selain dimintanya untuk segera direalisasikan, juga diarahkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan padat karya tunai dan membantu penanganan Covid-19 di tingkat desa.

“Perlu saya tekankan sekali lagi bahwa program padat karya tunai di semua kementerian dan lembaga harus diperbanyak. Satu-dua kementerian sudah mulai, tapi menurut saya perlu diperbanyak di semua kementerian lagi,” tandasnya. (SetPres)

Hadiri Perayaan Natal Nasional 2019, Presiden: Natal Momentum Merajut Kerukunan Bangsa

BOGOR – Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri Perayaan Natal Nasional tahun 2019 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, pada Jumat, 27 Desember 2019. Perayaan Natal Nasional tahun ini bertema “Hiduplah sebagai Sahabat bagi Semua Orang”.

Sejalan dengan tema tersebut, dalam sambutannya, Presiden mengatakan dirinya merasakan suasana kerukunan, persahabatan, persaudaraan, dan cinta kasih sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Menurutnya, Natal adalah momentum yang sangat indah untuk merayakan persahabatan.

“Momen yang sangat berharga bagi kita semuanya untuk merajut persaudaraan, kerukunan antaranak bangsa, dan juga momen bagi kita bangsa Indonesia untuk mensyukuri indahnya keberagaman, indahnya kemajemukan yang menyatukan kita semuanya sebagai sebuah bangsa besar, bangsa Indonesia,” kata Presiden.

Melalui pesan Natal tersebut, lanjut Kepala Negara, umat Kristiani diajak untuk bersama-sama merawat persaudaraan, kerukunan, harmoni kehidupan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak persahabatan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia. Presiden berpesan agar semua pihak tidak melakukan ujaran kebencian, menebar fitnah atau hoaks, hingga bersikap intoleran.

“Kita tidak ingin tali silaturahmi jembatan persahabatan, jembatan persaudaraan, yang telah terjalin dengan sangat baik antarsesama anak bangsa, yang telah terjalin sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu justru dirusak oleh provokasi-provokasi yang memecah kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” ungkapnya.

Menurut Presiden, sebagai negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa keberagaman dan kemajemukan, baik itu suku, agama, dan bahasa daerah, bangsa Indonesia selalu belajar untuk hidup dalam kebersamaan sebagai saudara dan satu sahabat. Sehingga nilai-nilai persaudaraan telah menjadi watak asli bangsa Indonesia dan bisa disebut sebagai DNA-nya bangsa Indonesia.

“DNA itu telah hidup ratusan tahun menjadi budaya dalam masyarakat kita. Ke mana pun kita pergi, ke seluruh penjuru Tanah Air, kita akan diterima seperti sahabat, seperti saudara. Inilah budaya kita Indonesia, inilah kepribadian kita bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Di hadapan ribuan hadirin, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negeri Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing bagi para penduduknya. Untuk itu, Presiden mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama anak bangsa.

“Saya tegaskan di sini, sekali lagi, negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Di negeri Pancasila ini kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keberagaman kita di antara sesama anak-anak bangsa dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di negeri Pancasila kita harus bersatu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden mengajak seluruh umat kristiani untuk menggunakan momen perayaan Natal tahun ini untuk bersama-sama bersikap dan berperilaku dalam memaknai persahabatan.

“Dari hal-hal yang kecil perilaku keseharian menghomati satu sama lain, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menunjukkan watak asli kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya, bangsa yang berbudi luhur,” lanjutnya.

“Saya mengucapkan selamat hari Natal 2019 dan tahun baru 2020. Semoga Tuhan memberkati,” tandasnya.

Tampak hadir dalam acara Perayaan Natal Nasional tahun 2019 antara lain Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom, dan Uskup Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) Kardinal Ignatius Suharyo. (SetPres)