WTP Sebagai Salah Satu Indikator Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

IMG-20190523-WA0005

BANJARBARU – Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) H. Sudian Noor menyebutkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemkab Tanbu harus menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Sudian Noor usai dilaksanakannya acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 di Aula Gedung BPK RI perwakilan Kalimantan Selatan, Rabu (22/05/2019) kemarin.

Karenanya ujar Sudian Noor, semua unsur-unsur yang ada di SKPD Pemkab Tanbu harus memaknai dan mampu menyamakan persepsi, bahwa dengan opini WTP tersebut, pemkab melalui SKPD yang ada harus mampu menjadikan hasil opini itu sebagai landasan visi dan misi Pemkab Tanbu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat Bumi Bersujud.

IMG-20190523-WA0006

Senada dengan bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu H. Rooswandi Salem mengungkapkan, dengan diperolehnya opini WTP oleh Pemkab Tanbu tersebut harus menjadi tolak ukur bahwa kesejahteraan masyarakat Tanbu sudah meningkat, dan itu terwujudkan dengan meningkatknya kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Satu hal yang harus jadi motivasi kolektif kita, dengan teraihnya opini WTP yang ke enam kalinya ini, kta sudah tidak lagi mengejar Opini WTP sebagai orientasi utama, akan tetapi opini WTP itu sebagai sebuah kewajiban dan kebutuhan daerah dalam memformulasikan tata kelola birokrasi yang akuntabal, di mana peningkatan kualitas laporan dan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel menjadi keharusan dengan basis terkelolanya administrasi aset dan keuangan daerah yang baik”, ungkap Sekda.

Sebab sambung Sekda, dengan tata kelola aset dan keuangan yang baik  akan memberikan output yang berkualitas dari pelaksanaan birokrasi yang efisien dan efektif yang akan berdampak nyata bagi pelayanan optimal kepada masyarakat.

IMG-20190523-WA0009

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Kalsel Tomanda Syaifullah dalam sambutannya menyampaikan, dari hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2018 terhadap 13 kabupaten/kota di Kalsel keseluruhannya memperoleh opini WTP.

Tomanda berharap, dengan predikat WTP yang telah diraih itu, masing-masing pemerintah daerah harus mampu untuk lebih meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel. 

“Dan seiring dengan itu, pemerintah daerah harus mampu memformulasikan program-program pembangunan prioritas yang beroriantasi penuh terhadap kesejahteraan masyarakat”, tukasnya. (Pro)

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

No Responses

Comments are closed.