Surplus Pencapaian Sensus Penduduk Online, Tanbu Dapat Penghargaan BPS

IMG-20200923-WA0008

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan penghargaan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan ini diberikan atas dasar capaian response rate yang melebihi target dalam pelaksanaan sensus penduduk online.

Adapun yang mewakili penyerahan penghargaan itu adalah Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Moh. Edy Mahmud kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H. Rooswandi Salem diruang kerja Sekda, Rabu (22/09/2020).

Dikatakan Kepala BPS, atas surplus pencapaian target yang berhasil diraih pihak Pemkab Tanah Bumbu ini, maka BPS memberikan apresiasi yang setinggi tingginya atas kerja sama yang dibangun selama ini.

Meski itu, dalam sensus penduduk tahun 2020, pihaknya sudah melakukan sensus penduduk secara online pada bulan Februari hingga Mei. Dimana pada tiap daerah punya target partisipasi masyarakat yang mengikuti sensus penduduk online.

“Untuk Tanah Bumbu diawalnya memasang target 11 persen lebih, setelah selesai pada bulan Mei maka targetnya terpenuhi sampai 100 persen lebih. Justru itulah, Tanbu menjadi bagian dari beberapa daerah yang memenuhi dari sensus penduduk online,” paparnya.

Pihaknya menganggap, capaian ini merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu atau pun sebuah partisipasi yang turut mendorong masyarakatnya ikut dalam sensus penduduk online.

“Kami berharap peran BPS dengan Pemerintah Kabupaten Tanah akan semakin meningkat, dimana segala data yang kami hasilkan akan dipakai oleh Pemerintah Daerah dalam program pembangunan. Disamping itu kita menekankan pada kawan kawan di BPS untuk terus berperan aktif hingga keberadaannya sangat dirasakan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Sekda Tanbu mengucapkan terimakasih atas peran BPS terkait pendataan penduduk yang dianggap penting dalam kelangsungan program pembangunan di daerah ini.

Menurut Sekda, BPS dan Pemerintah Daerah sudah merupakan sebuah sinergitas dalam pengelolaan pencapaian data akurat. Tentunya proses pengelolaan data tersebut perlu sinkronisasi antara kedua belah pihak.

Disisi lain tandasnya, peran BPS sangat dibutuhkan perannya sebagai bahan koreksi dan evaluasi data. Dimana hal yang berkaitan program pemerintah diantaranya penurunan kemiskinan apakah dianggap efektif.

Sejauh ini ucap Sekda, SKPD yang menjalankan program kerja kadang lupa menilai ataupun mengukur. Secara normatifnya SKPD hanya menjalankan program yang ada di dalam dokuman anggaran seperti program kemiskinan dan kesehatan. Namun tanpa tahu apakah program itu sudah menurunkan angka secara keseluruhan.

“Kita berharap setiap data itu real time dari pihak SKPD, dan suatu saat nanti kita perlu mengadakan kesepakatan kedua belah pihak, misalkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Penctatan Sipil agar segera memberikan informasi data terbaru kepada BPS. Sehingga data yang diolah BPS adalah data real time,” tambahnya.

Alasannya lagi, kondisi penduduk setiap hari bergerak, disitu ada warga yang meninggal ataupun pindah keluar daerah, kalau dievaluasi perubahan data kependudukan itu akan update dalam satu minggu atau satu bulan untuk penyesuaian data.

“Itupun kalau yang bersangkutan mengusulkan atau melaporkan, namun pada kenyataannya kadang warga yang meninggal, pindah atau melahirkan lambat melaporkan. Makanya setiap warga yang baru lahir pihak Capil langsung membuatkan surat keterangan lahir sehingga tercatat, lalu akan terlihat jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah,” jelas Rooswandi. (Win)

Like

Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

No Responses

Comments are closed.

error: Content is protected !!