BATULICIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel), melakukan kunjungan dan monitoring terhadap pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi, di Batulicin, mengatakan kegiatan itu salah satu upaya menyikapi peraturan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dari Pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi.
“Sejak ditetapkanya undang-undang tersebut, kami memiliki kewajiban untuk melihat secara langsung terkait dengan kondisi-kondisi bangunan dan fasilitas SMA/SMK di seluruh Kalimantan Selatan,” katanya.
Ia mengatakan, DPRD Kalsel tidak menginginkan begitu adanya pelimpahan pengelolaan dari kabupaten/kota ke Provinsi tiba-tiba kualitas fisik atau sarana dan prasarana sekolah menjadi menurun kualitasnya.
Dijelaskan seandainya itu terjadi, maka akan menjadi beban moril bagi pemerintah provinsi, oleh sebab itu DPRD dan dinas terkait akan terus melakukan monitoring yang akan ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.
Selanjutnya kebijakan-kebijakan yang diberikan akan disesuaikan dengan APBD yang akan dilakukan pada perubahan anggaran 2017.
Selain itu, pemerintah pusat juga sudah memberikan kebijakan terkait gaji para pegawai Non PNS, administrasi dulunya dikelola pemerintah kabupaten/kota yang dialihkan ke Provinsi akan mendapatkan gaji Rp1,5 juta per bulan yang akan disesuaikan dengan ijasah terahir dan masa kerja.
Akan tetapi alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat berbeda dengan julah guru atau pegawai yang ada. sehingga kita masih memerlukan kajian ulang buntuk menyesuaikan dana yang dengan jumlah guru atau pegawai di SMA/SMK se Kalimantan.
Kepala Sekolah SMAN 1 Simpang Empat M. Condro Kasianto, menambahkan SMAN 1 Simpang Empat adalah sekolah yang didirikan pada periode 1993. Pada tahapan yang terahir ini sekolah tersebut sudah terakreditasi A dengan jumlah siswa mencapai 1.000 siswa dan 70 guru.
“Dengan adanya monitoring yang dilakukan oleh DPRD beserta Dinas Pendidikan provinsi kami mengharapkan agar segera memberikan suatu kebijakan terkait kesejahteraan para pegawai PNS dan Non PNS maupun kelengkapan sarana prasarana yang ada di SMAN 1 Simpang Empat,” paparnya. (Sujud / MC- Tanbu)
